Sidang Kasus Suap Bupati Malang, Ali Murtopo Catut LSM dan Wartawan

0
567

SURABAYA, beritasembilan.com Ali Murtopo terdakwa Kasus dugaan suap Bupati Malang Rendra Kresna Dana Alokasi Pendidikan (DAK) saat sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya Jawa Timur menguak fakta soal aliran dana fee proyek. Menurut Jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan, saat membacakan dakwaan mengungkap bahwa proses uang fee yang berasal dari berbagai proyek tersebut mengalir ke kantong Bupati Rendra, dan juga disebutkan beberapa LSM dan wartawan, kebagian uang fee proyek tersebut. Hingga pada Desember 2011, para pemenang proyek menerima pembayaran dari Pemkab Malang atas pekerjaan yang diberikan. Dalam kasus ini, terdakwa pun menerima uang pembayaran dari empat proyek dengan nilai total Rp 29,5 miliar.

BACA JUGA :   Efendi Janji Sejahterakan Warga Pesisir Bangkalan

“Untuk proyek di Dinas Pengairan 17,5 persen hingga 20 persen, untuk Dinas Pekerjaan Umum sebesar 15 hingga 17 persen. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan, fee yang diminta 17 hingga 20 persen. Dalam kasus ini, Ali Murtopo merupakan pemenang proyek di Dinas Pendidikan,” ujar Joko Hermawan, Kamis (03/01).

Selanjutnya, sebagian uang tersebut dibayarkan oleh terdakwa atas pekerjaan yang didapat sebesar Rp 23,9 miliar. Sisanya, diberikan kepada Bupati Rendra sebagai komitmen fee sebesar 7,5 persen secara bertahap.

Rinciannya, Rp 880 juta diberikan terdakwa pada Bupati Rendra melalui seseorang bernama Eryk Armando Talla. Atas perintah Rendra, uang tersebut dibagikan pada sejumlah wartawan dan LSM.

Selanjutnya, terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp 750 juta dan Rp 350 juta pada Rendra melalui asisten pribadinya, Budiono. Terakhir, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 546 juta pada Rendra melalui Eryk.

BACA JUGA :   Efendi Janji Sejahterakan Warga Pesisir Bangkalan

“Total uang diterima oleh Bupati Rendra melalui terdakwa sebesar Rp 3,026 miliar, sementara sisanya Rp 2,5 miliar dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa,” tegas jaksa.

Atas kasus ini, terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat KUHP. [Red]