BERITASEMBILANCOM| Malang- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang pada tahun 2018 lalu menganggarkan belanja suku cadang dan jasa service senilai Rp 352 juta dan terealisasi sebesar Rp 349 juta. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja jasa servis dan suku cadang kendaraan bermotor menunjukkan bahwa realisasi belanja jasa servis kendaraan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang riil sebesar Rp 46 Juta.

Berdasarkan hasil konfirmasi BPK atas 82 bukti pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh tujuh penyedia jasa sesuai Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 9.1-
9.7/LKPD/BAPK/04/2019 tanggal 09 April 2019 kepada toko/penyedia jasa diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban tersebut bukan bukti asli yang dikeluarkan oleh toko/penyedia jasa.

Di antaranya terdapat nota, tandatangan, tulisan, dan stempel yang tidak sama dengan nota, tanda tangan, tulisan, dan stempel asli yang selama ini dikeluarkan pemilik toko/penyedia jasa.

Hasil permintaan keterangan kepada PPTK, diketahui bahwa, belanja jasa servis dan suku cadang kendaraan dilakukan dengan mekanisme reimburse/penggantian dari pemegang kendaraan dinas kepada PPTK.

Selanjutnya PPTK tidak melakukan pengujian kebenaran bukti yang diserahkan oleh pemegang kendaraan.

Dan PPTK tidak membuat catatan pemegang kendaraan yang telah melakukan reimburst atas belanja jasa service dan suku cadang sehingga pihaknya kesulitan melakukan klarifikasi kebenaran atas seluruh nota belanja yang tidak riil.

Kepala Dishub Kabupaten Malang Hafi Lutfi  menjelaskan bahwa temuan tersebut sudah diselesaikan untuk konfirmasi lebih lanjut kepada Inspektorat Kabupaten Malang.

“Momen ini tidak tepat, karena sudah selesai lebih baik tanyakan langsung ke Inspektorat karena sudah di handle,” ungkap Lutfi Singkat ditemui awak media di Kepanjen Sabtu, 07/19.
[Red1]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini