BERITASEMBILANCOM, Madura| Harga garam saat ini kembali anjlok, dengan harga per kilogram Rp 200, rupiah. Hal itu membuat para petani di Madura Jawa Timur, saat kemarau berlangsung selama enam bulan dibuat senan malah saat ini, justru membuat petani pusing. Pasalnya, sebulan menjelang puncak masa panen di bulan Agustus, harga garam justru anjlok.

“Di daerah Pademawu, Pamekasan, harga garam berkisar antara Rp 200-400 per kilogram, garam KW2 harganya Rp 200-300 sekilo. Kalau yang KW1 di kisaran 400 sekilo,” kata Jakfar Sodik, seorang petani. 

Sejak akhir tahun lalu harga garam tersebut terus mengalami penurunan, berdasarkan data pembelian oleh PT Garam, Komisi Garam Pamekasan mengatakan penurunan harga garam terjadi bertahap. Akhir panen tahun 2018, PT Garam membeli garam KW 1 seharga Rp1,4 juta per ton.

“Harga itu turun di awal 2019 menjadi Rp1,2 juta per ton. Kemudian turun lagi di angka Rp900 ribu dan Juli ini penurunan harga stagnan di kisaran Rp500 ribu per ton atau Rp500 per kilogram,” ungkap Sekertaris Komisi Garam, Yoyok Efendi.

Menurutnya dengan harga Rp500 ribu per ton pendapatan petani menurun drastis, Sebab, biaya produksi garam per tonnya sebesar Rp 400 ribu termasuk biaya handling, pembelian sak, margin supplier, rafaksi penjualan dan biaya pengangkutan.

“Kalau harga Rp500 ribu, tiap panen petani hanya terima Rp250 hingga Rp300 ribu per ton, kecil sekali,” kata Yoyok.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus menetapkan garam sebagai komoditas bahan pokok. Status itu akan memaksa pemerintah menetapkan harga pokok penjualan. Pemerintah juga perlu memperketat lalu lintas ekspor garam dan mencabut izin jika melanggar ketentuan. 

Akibat penurunan harga tersebut, tiga bupati di Madura berkirim surat ke Kementerian Perdagangan, untuk memberikan usulan dan permintaan agar harga garam yang anjlok tak seperti tradisi, terus menerus terulang setiap tahun. Bahkan, salah satu usulan dari para bupati itu adalah standarisasi harga. Dalam dunia perdagangan, standarisasi ini biasa disebut HPP atau Harga Pokok Pembelian.

“Tiga Bupati di Madura yakni Bupati Sumenep KH Busyro Karim, dan Bupati Sampang Slamet Junaidi itu berisi menyurati Kementrian meminta standarisasi harga, agar pertani tak terus rugi,” tandasnya. [Red/Idn]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini