BERITASEMBILAN.Com-Maros. Bupati Maros Dr. H.A.S Chaidir Syam, S.IP., M.H menyatakan kesiapan menerima sekaligus melepas ratusan anggota Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (ADPERTISI) yang akan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Nasional di sejumlah desa di Kabupaten Maros.
Hal tersebut disampaikan saat menerima jajaran pengurus ADPERTISI dalam agenda silaturrahim di ruang kerja Bupati Maros, Kamis (21/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut hadir Koordinator Ketua Presidium ADPERTISI Dr. Buyung Romadhoni, SE, M.Si, Sekretaris Jenderal Ibrahim, SE, M.Si.Ak.CA, Direktur Eksekutif Bidang Kerjasama Dr. H. Yusriadi Hala, SE, M.Si, serta anggota Majelis Penasehat dan Humas Dr. Muhammad Yahya, M.Si.
Bupati Maros Dr. H.A.S Chaidir Syam, S.IP., M.H menyampaikan apresiasi atas konsistensi ADPERTISI melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah Kabupaten Maros. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk menerima dan melepas langsung para peserta PKM Nasional.
“Insya Allah kami siap menerima dan melepas para dosen ADPERTISI yang akan melaksanakan PKM Nasional di desa-desa di Maros,” ujar Dr. H.A.S Chaidir Syam, S.IP., M.H.
Pada kesempatan itu, Bupati menetapkan Selasa, 30 Juni 2026 sebagai waktu penerimaan dan pelepasan peserta PKM Nasional ADPERTISI, dengan menyesuaikan agenda pemerintah daerah yang cukup padat.
Koordinator Ketua Presidium ADPERTISI Dr. Buyung Romadhoni, SE, M.Si mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Maros serta dukungan terhadap pelaksanaan PKM Nasional tersebut.
Menurutnya, kegiatan PKM Nasional ADPERTISI di Maros tahun 2026 menjadi pelaksanaan ketiga. Sebelumnya kegiatan serupa pernah dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, tepatnya Rabu, 4 Agustus 2021, kemudian kembali digelar pada 13 Juli 2024.
“Maros menjadi salah satu daerah yang sangat responsif terhadap kegiatan pengabdian masyarakat dari kalangan perguruan tinggi swasta,” kata Dr. Buyung Romadhoni, SE, M.Si.
Ia menambahkan, selain di Maros, kegiatan PKM Nasional ADPERTISI juga telah dilaksanakan di sejumlah daerah lain, seperti Kabupaten Pangkep, Gowa, Takalar dan Kota Makassar.
Peserta PKM Nasional berasal dari berbagai perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Pada pelaksanaan sebelumnya jumlah peserta mencapai sekitar 260 dosen yang turun langsung memberikan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang keilmuan masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ADPERTISI Ibrahim, SE, M.Si.Ak.CA menjelaskan, saat ini ADPERTISI memiliki 2.831 dosen anggota yang berasal dari 697 perguruan tinggi swasta yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua.
Usai pertemuan dengan Bupati Maros, rombongan ADPERTISI langsung melanjutkan koordinasi teknis dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Maros Drs. Idrus, M.Si.
Dalam pertemuan tersebut turut bergabung Dr. Ismail, HA, SE, MM yang memaparkan gambaran teknis pelaksanaan PKM Nasional ADPERTISI 2026 di wilayah desa.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Maros Drs. Idrus, M.Si menyambut baik rencana kehadiran ratusan dosen tersebut. Menurutnya, masyarakat desa sangat membutuhkan pendampingan dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Banyak BUMDes yang membutuhkan pendampingan, terutama dalam pengelolaan usaha dan pemasaran produk,” ujarnya.
Ia mencontohkan, di Desa Benteng Gajah telah berkembang budidaya Pisang Cavendish yang memerlukan pendampingan, khususnya dalam penanganan pascapanen karena tidak seluruh hasil produksi dapat terserap pasar.
Selain itu, sejumlah desa juga mengembangkan usaha gula aren dan pengolahan nira aren, seperti di Desa Puca. Permasalahan yang dihadapi antara lain peremajaan pohon aren serta peningkatan kapasitas produksi.
Di sektor lain, budidaya kepiting bakau juga dinilai membutuhkan penguatan kapasitas produksi dan pemasaran. Secara umum, persoalan utama masyarakat desa masih berkaitan dengan pemasaran produk dan pengembangan pemasaran digital.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Maros berharap kehadiran ratusan dosen ADPERTISI dapat membantu menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan pemberdayaan masyarakat desa di daerah tersebut. ***
