BERITASEMBILAN. Com-Maros. Pengurus PGRI Kabupaten Maros menggelar rapat dengan agenda silaturrahim dengan pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Provinsi Sulsel serta rapat pembentukan alat kelengkapan organisasi.
Rapat berlangsung Rabu 25 Juni 2025, di sekretariat PGRI Maros. Turut hadir dalam rapat pengurus YPLP PGRI Provinsi Sulsel, Ketua : Hj. Juhrah, S.Sos, M.AP; Sekretaris : Dra.St. Salmiah Ali. M.Pd dan anggota Drs. Suriadi, M.Pd
Selain itu juga hadir, perwakilan kepala sekolah YPLP SMA PGRI Maros, Ibnu Muslim, S.Pd. M.Pd; dari SMA PGRI Maros Baru, dan Syamsuddin Salam, M.Pd, dari SMA PGRI Bantimurung.
Acara dibuka Sekretaris PGRI Maros, Samsu Alam, S.Pd., M.M mengatakan, terbentuknya YPLP PGRI Maros berharap agar aset organisasi bisa tertata dan semakin dikembangkan, ungkapnya.
Pembentukan alat kelengkapan organisasi PGRI seperti; Dewan Pembina; Dewan Pakar; Dewan Kehormatan Guru Indonesia; Asosiasai Profesi dan Keahlian Sejenis.
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum; Badan Usaha PGRI; Perempuan PGRI; PGRI Smart Learning and Character Center; Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan PGRI serta Kelompok Paduan Suara.
Alat kelengkapan itu diharap jadi pihak terdepan PGRI Maros dalam melayani, mengayomi, dan memperjuangkan aspirasi seluruh anggota demi peningkatan kesejahteraan.
Selama silaturrahim mengemuka informasi sekolah PGRI terkait dengan SK pengangkatan kepala sekolah agar poses birokrasi agak dipermudah.
Hal lain juga mengemuka adalah kesejahteraan para guru swasta dan permasalahan penempatan mereka setelah lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Kenyataan ini jadi perhatian serius bagi PGRI, berkomitmen untuk mengayomi dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.
Jika guru swasta yang berasal dari sekolah PGRI justru ditempatkan di luar lingkungan PGRI, hal ini dapat mengganggu stabilitas dan kualitas pengajaran di sekolah asal mereka.
PGRI perlu mencari solusi strategis agar penempatan guru P3K dapat mendukung ekosistem pendidikan di bawah naungan PGRI.
Kebijakan penerimaan siswa baru di sekolah negeri yang tidak memiliki batasan kuota jelas juga mengemuka. Fenomena di mana sekolah negeri, sering kali menolak ribuan calon siswa karena keterbatasan daya tampung, justru dilihat sebagai peluang besar bagi sekolah PGRI.
PGRI Maros berencana untuk membangun SMK atau sekolah berbasis agama (madrasah) sebagai alternatif berkualitas bagi masyarakat, dengan merekrut guru-guru berkualitas dan menjaga daya saing, PGRI berharap dapat menampung minat masyarakat yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Demikian Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi PGRI Kabupaten Maros, Zainul Ansar, S.Pd, memberitakan. ***
