BERITASEMBILAN.Com-Makassar. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik (MIAP) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menerima kunjungan benchmarking dari tim Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSi), Kamis, 2 Maret 2026, di Gedung Pascasarjana Unismuh Makassar.
Kegiatan ini dihadiri tim kurikulum dari kedua institusi. Dari Unismuh Makassar, hadir Ketua Prodi MIAP Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si, Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (Kaprodi periode 2019–2025), TPM MIAP Sitti Rahmawati Arafah, S.Sos., M.Si, serta Tim Tracer Study Rusli, S.M., M.M.
Sementara dari UMSi, turut hadir Rektor Prof. Dr. Umar Congge, S.Sos., M.Si, Wakil Rektor III Dr. Mochamat Nurdin, S.IP., M.A, Ketua Prodi Dr. Hj. Fitrawati AB, S.E., M.M, Sekretaris Lembaga Publikasi, Penelitian, dan HAKI Dr. Abd. Haris, S.Sos., M.Si, Sekretaris LPM Sumardi, S.IP., M.I.P, serta Tim TU Prodi Nurhidayah, S.IP., M.I.P.
Benchmarking ini menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap tantangan akademik dan kebutuhan dunia kerja.
Melalui kegiatan ini, kedua program studi berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait pengelolaan akademik, penguatan kurikulum berbasis riset, serta peningkatan kualitas lulusan di bidang administrasi publik.
Ketua Prodi Dr. Hj. Fitrawati AB, S.E., M.M kepada media Kamis 2 April 2026 mengatakan, pilihan melakukan Benchmarking Kurikulum ke Prodi MIAP Unismuh Makassar, karebna prodi ini telah mencapai akreditasi Unggul sehingga layak untuk jadi obyek studi banding, katranya.
Benchmarking ini dilaksanakan sekaitan dengan revisi kurikulum prodi Administrasi Publik Pascasarjana UMSi . Prodi S2 Administrasi Publik mendapat izin operasional sejak Maret 2022 dan penerimaan mahasiswa baru sudah dimulai pada tahun akademik 2022/2023.
Sejak mulai terima mahasiswa baru sudah dua kali menggelar wisuda alumni magister. Tahun 2025 mahasiswa baru yang diterima mencapai 12 orang.
Visi Prodi Magister Administrasi Publik UMSi, Menjadi pusat pengembangan dan rujukan keilmuan administrasi public yang unggul dan modern dalam bidang governance lokal digital berdasarkan nilai nilai Islam.
Ketua Prodi MIAP Unismuh Makassar, Prof. Dr. Nuryanti Mustari, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antarperguruan tinggi.
“Terima kasih atas kedatangannya, semoga kita dapat saling berbagi dalam pengelolaan program studi yang semakin maju dan berkualitas,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, turut disampaikan capaian Prodi MIAP Unismuh Makassar yang berhasil meraih akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK).
Capaian tersebut, menurut Nuryanti, merupakan hasil kerja kolektif seluruh civitas akademika serta dukungan penuh pimpinan universitas.
“Alhamdulillah, capaian ini adalah hasil dari dukungan dan kerja bersama seluruh pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar dan Pascasarjana,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kontribusi para pendahulu dan tim penyusun dokumen akreditasi yang telah bekerja secara maksimal selama proses asesmen.
Sebagai salah satu program unggulan di kawasan Indonesia Timur, Prodi MIAP Unismuh Makassar terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui kurikulum terstruktur berbasis riset dengan total 57 SKS ditempuh selama empat semester.
Selain itu, model pembelajaran hybrid diterapkan untuk memberi fleksibilitas bagi mahasiswa, terutama yang telah berkarier di sektor publik.
Lulusan program ini diharapkan memiliki kompetensi dalam analisis kebijakan, manajemen publik, serta advokasi kebijakan berbasis ilmiah.
Saat ini, pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026 telah dibuka sejak 28 November 2025 hingga 15 Agustus 2026 melalui laman resmi pmb.unismuh.ac.id.
Proses seleksi tersedia melalui dua jalur, yakni Computer Based Test (CBT) dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Prospek lulusan pun dinilai terbuka luas, mulai dari administrator sektor publik, analis kebijakan, peneliti, hingga konsultan kebijakan di berbagai instansi pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. ***
