Oleh: Abdurrahman F. Al Mubaraq
Mahasiswa Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar
Sepanjang tahun 2025, Indonesia dilanda serangkaian peristiwa yang memicu kecemasan publik. Peristiwa-peristiwa ini termasuk narasi “Indonesia Gelap”, pemberlakuan UU TNI, kenaikan pajak di tengah tekanan ekonomi, dan tindakan represif di berbagai daerah.
Negara juga menghadapi penolakan terkait kasus pemerkosaan massal yang melanggar rasa keadilan publik. Aksi “Reset Indonesia” mengakibatkan penahanan ratusan orang, sepuluh di antaranya meninggal, dan dua lainnya masih belum diketahui keberadaannya.
Tragedi keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa sekitar 10.000 penduduk dan kegagalan untuk mendeklarasikan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, semakin memperparah daftar masalah. Selain itu, berbagai peraturan kepolisian muncul yang tumpang tindih dengan peraturan tingkat yang lebih tinggi.
Peristiwa-peristiwa ini bukanlah peristiwa terisolasi. Semuanya menunjukkan pola yang sama: pemerintah seringkali lambat mendengarkan publik tetapi cepat mengadopsi pendekatan keamanan. Banyak kebijakan diberlakukan tanpa dialog yang memadai, sementara kritik ditanggapi dengan pembatasan. Akibatnya, kesenjangan antara negara dan warganya semakin melebar.
Pendekatan keamanan yang diambil negara dalam merespons kritik perlahan mengalami normalisasi. Tindakan represif tidak lagi dipandang sebagai langkah darurat, melainkan sebagai mekanisme rutin dalam menjaga stabilitas.
Pada situasi seperti ini, rasa takut menjadi instrumen yang efektif untuk mengatur perilaku warga tanpa harus selalu menggunakan kekerasan terbuka. Negara tidak hanya hadir sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pengendali ruang berekspresi, sehingga kritik dipersempit dan perbedaan pandangan dianggap sebagai ancaman.
Dalam analisis yang diterbitkan di East Asia Forum, Muhammad Aqshadigrama menjelaskan bahwa kekuasaan saat ini terkonsolidasi bukan dengan secara terbuka membungkam lawan, tetapi dengan memasukkan hampir semua kekuatan politik ke dalam pemerintahan.
Koalisi yang begitu besar berarti hampir tidak ada penyeimbang yang kuat. Parlemen cenderung berpihak pada pemerintah, sementara fungsi pengawasannya semakin melemah. Situasi ini memungkinkan kebijakan diimplementasikan tanpa kontrol yang berarti dari dalam sistem politik itu sendiri.
Situasi ini berdampak langsung pada kehidupan demokrasi. Kritik publik sering dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas, bukan sebagai masukan. Protes ditanggapi dengan pendekatan represif, sementara suara masyarakat sipil semakin diabaikan. Demokrasi perlahan kehilangan maknanya bagi warga biasa.
Masalah ini diperparah oleh narasi pemerintah yang bertentangan dengan realitas di lapangan. Janji-janji yang dulunya dibuat dengan penuh keyakinan kini tampak jauh dari terwujud.
Sebuah survei yang diterbitkan oleh Asia Pacific Solidarity Network mencatat penurunan tajam dalam peringkat Kabinet Merah Putih Prabowo. Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios) memberikan skor 3 dari 10, turun dari skor 5 dalam penilaiannya terhadap 100 hari pertama pemerintahan.
Celios juga menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang dianggap tidak mampu menjaga stabilitas di sektor energi. Kebijakannya sering membingungkan publik dan gagal mengatasi kebutuhan regional. Masalah tata kelola LPG, transisi energi yang terhenti, dan pasokan listrik yang lemah di wilayah 3T (wilayah terpencil ketiga) adalah contoh nyata bagaimana kebijakan nasional tidak selaras dengan kondisi di lapangan.
Kritik ini bukan hanya tentang satu menteri, tetapi lebih merupakan cerminan dari pengambilan keputusan pemerintah yang terlalu terpusat dan kurangnya perhatian terhadap suara lokal.
Di tingkat masyarakat, dampaknya jelas. Tekanan ekonomi meningkat, rasa aman menurun dan kepercayaan terhadap negara perlahan terkikis. Banyak warga merasa negara lebih berperan sebagai regulator dan pengendali daripada pelindung yang berpihak pada rakyat.
Dalam situasi ini, warga ditempatkan pada posisi yang serba sulit. Bersikap kritis berarti berhadapan dengan risiko pembatasan, sementara memilih diam sering kali lahir bukan dari persetujuan, melainkan dari kelelahan dan ketakutan.
Demokrasi pun kehilangan maknanya bukan karena absennya prosedur formal, tetapi karena warga merasa suaranya tidak lagi memiliki daya pengaruh. Ketika kepercayaan publik runtuh, negara kehilangan fondasi moralnya, dan hubungan antara penguasa dan rakyat berubah menjadi relasi yang kaku dan penuh kecurigaan.
Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Masih ada pilihan untuk memperbaiki arah, membuka ruang dialog dan memulihkan kepercayaan publik. Namun, jika kecenderungan untuk menekan kritik dan memprioritaskan kekuasaan terus berlanjut, yang tersisa hanyalah jurang yang semakin lebar antara negara dan warganya. Pada titik inilah sejarah akan menilai bukan hanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana publik bersuara atau dipaksa untuk diam.***
