BERITASEMBILAN.Com-Makassar. Pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) 2026 yang berlangsung pada Jumat-Ahad, 13-15 Maret, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Madrasah (BAN-PDM) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan penandatanganan kerjasama dengan berbagai mitra strategis, termasuk Dinas Pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Dewan Pendidikan di 24 kabupaten/kota se-Sulsel.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Iwan, S.Sos, S.Pd, M.Pd, yang turut hadir sebagai peserta dalam rakorda, menilai kerjasama ini sebagai langkah penting dalam memperkuat tata kelola pendidikan melalui pendekatan kolaboratif (collaborative governance).
Menurut Dr. Iwan, dalam perspektif sosiologi pendidikan, kualitas pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan formal negara, tetapi juga oleh interaksi aktif antara berbagai aktor sosial yang terlibat dalam dunia pendidikan.
“Kerjasama antara BAN-PDM dan Dewan Pendidikan memberikan ruang strategis untuk memperkuat koordinasi yang lebih inklusif antara lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sangat penting agar proses akreditasi pendidikan berjalan dengan objektivitas dan akuntabilitas yang tinggi,” ujar Dr. Iwan saat diwawancarai media pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Sebagai bagian dari kerangka good governance pendidikan, Dewan Pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Lembaga ini bertugas memberikan pertimbangan, dukungan, serta kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan di daerah.
Kolaborasi dengan BAN-PDM membuka peluang bagi Dewan Pendidikan untuk berperan lebih aktif sebagai mediator sosial yang dapat menjembatani kebijakan penjaminan mutu pendidikan dengan dinamika yang ada di satuan pendidikan tingkat lokal.
Dr. Iwan menambahkan, sinergi antara Dewan Pendidikan dan BAN-PDM tidak hanya akan memperkuat legitimasi dalam proses akreditasi, tetapi juga berpotensi untuk mendorong terbentuknya budaya mutu (quality culture) di lingkungan pendidikan.
Melalui kemitraan ini, partisipasi publik dalam dunia pendidikan pun diharapkan semakin luas, menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih transparan dan inklusif.
Kolaborasi ini menandakan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Sulsel, serta memastikan bahwa proses akreditasi pendidikan berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.***
