BERITASEMBILAN.Com-Makassar. Hangatnya Isu pemilihan kepala Daerah yang akan kembali dipilih oleh para wakil rakyat di DPRD mengundang banyak pemikiran atau bentuk opini yg berkembang di masyarakat.
Pilkada masih tergolong lumayan lama untuk kita laksanakan tapi dengan adanya isu yang berkembang di publik bahwa akan di kembalikan seperti jaman orde baru yaitu para Anggota DPRD yang akan memilih kepala daerah menjadi bahan yang sangat menarik untuk sebuah kajian pada sistem demokrasi di Republik ini.
Dr. Hasruddin Nur, S.Pd, M.Pd, akademisi UNM kepada media, Senin 5 Januari 2026 menegaskan, isu tentang Pilkada yang akan di kembalikan ke DRPD bukan merupakan isu yang baru tapi isu ini di awal tahun 2025 sudah pernah berhembus hanya saja sekarang jauh lebih menarik karena sudah terjadi konstalasi politik dan beberapa partai besar yang sudah melakukan koalisi untuk bisa memutuskan secara sah ketika di bahas di DPR.
Isu ini menjadi lebih menarik karena banyak pandangan publik yang setuju ketika pilkada di kembalikan ke DPRD tapi di sisi lain banyak juga yang berpandangan bahwa ketika DPRD yang memilih kepala daerah, maka akan terjadi sebuah bentuk kemunduran demokrasi dan rakyat akan kehilangan bentuk dari sebuah hak politik mereka untuk bisa memilih secara langsung kepala daerah.
Hasruddin Nur Menambahkan bahwa, Ketika para wakil rakyat yang memilih kepala daerah, maka bentuk dari sebuah potensi konflik horizontal yang terjadi di masyarakat bisa saja berkurang.
Selain itu pula akan mengurangi bentuk biaya oleh negara karena harus di pahami bahwa setiap perhelatan pilkada, anggaran yang dikeluarkan pemerintah begitu besar. Selain itu ketika berbicara mengenai penyelenggara dalam pilkada, khususnya beban administrasi pasti akan berkurang ketika DPRD yang akan memilih pimpinan daerah.
Secara politik, hal ini akan menekan praktik politik uang di tingkat masyarakat. Politik uang yang menyasar pemilih langsung dapat ditekan karena proses pemilihan hanya melibatkan anggota DPRD, meskipun tetap perlu pengawasan ketat di internal lembaga legislatif.
Selain itu pula, akan Meningkatkan peran dan fungsi DPRD, karena hal ini DPRD menjadi lebih bertanggung jawab sebagai representasi rakyat dalam menentukan kepala daerah, sekaligus memperkuat fungsi politik dan kelembagaan legislatif daerah.
Tapi hal ini kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak yang tidak setuju ketika pilkada di laksanakan oleh DPRD. Karena publik beranggapan bahwa suara dari masyarakat secara umum tidak akan ada lagi. Selain bagian dari sebuah kemunduran demokrasi, publik bisa beranggapan bahwa calon kepala daerah yang di pilih oleh para anggota DPRD belum tentu Memiliki dukungan mayoritas masyarakat dan memahami kebutuhan rill di setiap daerah.
Akademisi UNM ini Menambahkan Secara garis politik, ketika DPRD yang memilih kepala daerah, maka akan Memicu Konflik Elite Politik. Persaingan antar fraksi di DPRD akan menimbulkan sebuah konflik internal serta akan muncul kebijakan yang tersandra kepentingan Politik.
Di sisi lain, hal ini akan Meningkatkan Potensi Politik Transaksional yang terjadi di DPRD seperti lobby-lobby tertutup serta Transaksi kepentingan antar elite parpol dan bisa mengarah terhadap sebuah Keputusan yang lebih sering tidak mencerminkan aspirasi publik, melainkan kepentingan partai atau kelompok tertentu.
Doktor dalam kajian politik Universitas Negeri Makassar menyimpulkan bahwa, dari pengamatan dinamika politik yang terjadi sampai hari ini, sebaiknya para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah dan DPR harus melakukan diskusi dengan para tim ahli dan mendengarkan masukan dari para tokoh bangsa, para akademisi.
Jangan hanya berpandangan pada sebuah kepentingan dari partai politik semata karena terlepas dari sebuah dinamika pemilihan kepala daerah yang akan di pilih oleh DPRD atau masih seperti sebelumnya, hal ini sangat berkaitan erat dengan sistem demokrasi di Indonesia dan sangat condong dengan sebuah roda pemerintahan yang ada di daerah untuk kedepannya, katanya. ***
