BERITASEMBILAN.Com. Makassar. Meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PDM) Provinsi Sulsel mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Acara ini menghadirkan Kepala BBPMP Provinsi Sulsel, Dr. Ir. Imran, S.Kom, MT, sebagai narasumber utama dengan materi bertajuk “Mengawal Program Prioritas KEMENDIKDASMEN di Provinsi Sulawesi Selatan.”, dengan moderator Dr H Muliono Caco, MM, M.Kes.
Pada kesempatan tersebut, Dr. Imran mengungkapkan bahwa pendidikan bermutu merupakan hak setiap warga negara dan menjadi kunci utama dalam pembangunan bangsa.
“Pendidikan adalah mandat dari konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.
Landasan Hukum
Menurut Dr. Imran, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan penting untuk memperkuat sektor pendidikan, termasuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan RPJPN 2025-2045 turut menjadi pedoman dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Salah satu program prioritas nasional yang ditekankan dalam Rakor ini adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang mencakup sains, teknologi, kesehatan, kesetaraan gender, serta peran perempuan dan pemuda. “Pendidikan harus menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dengan memperhatikan penguatan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas,” lanjutnya.
Tantangan dan Strategi
Meskipun Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, tantangan utama yang masih dihadapi adalah akses pendidikan menengah dan anak usia dini. Dr. Imran menyoroti bahwa disparitas akses pendidikan masih terjadi, baik antara kelompok pengeluaran, antar daerah, maupun antara anak dengan disabilitas dibandingkan anak tanpa disabilitas.
“Untuk itu, perlu adanya upaya sistematis dalam menjamin mutu pendidikan, termasuk dengan memetakan capaian dan kesenjangan mutu di setiap jenjang pendidikan,” jelasnya. Salah satu pendekatan yang disarankan adalah melalui siklus penjaminan mutu yang melibatkan empat langkah utama: pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Menuju Pendidikan Inklusif Berkualitas
Dr. Imran menambahkan, dengan memperkuat sistem pendidikan yang berfokus pada kualitas dan pemerataan akses, Indonesia dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat pembangunan SDM yang berkualitas, guna mendukung kemajuan bangsa di masa depan.
“Pendidikan yang inklusif dan bermutu adalah pilar utama dalam membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan,” tutupnya.
Rakor ini diharap dapat memberi dampak positif dalam memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengawal dan mewujudkan program-program prioritas pendidikan nasional di Sulawesi Selatan.***
