BERITASEMBILAN.Com-Makassar. Mahasiswa Universitas Patompo menggelar bazar dialog di Kopi Abay Makassar, Ahad malam 1 Juni 2025 dengan menghadirkan nara sumber anggota DPRD Kota Makassar Komisi II dari Fraksi PKS, Hartono, SE, M.Si dan Ketua Prodi Manajemen Universitas Patompo, Andi Aris Mattunruang, SE, M.Sc.
Bazar dialog ini digagas oleh Tim Kerja Panggung Bebas Ekspresi Mahasiswa Universitas Patompo dengan mengusung tema, Menata Ulang Makna: Dari Anggaran ke Harapan. Selama dialog dipandu oleh mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Asep Sopyan Hariri.
Nampak hadir dalam acara ini Wakil Dekan Fakultas Ekonomi, Drs.Andi Baharuddin, M.Pd. Selain itu juga hadir para dosen di anyaranya; Suharto, S.IP, M.Si; Alim Bahri, S.Pd, M.Pd; Muhlis, SE, MM; Andi Muhlis Sirajuddin, SE, MM; Mohammad Mulyadi Prasetyo, S.Pd, M.Pd.
Nara sumber, Hartono menjelaskan anggaran tidak hadir dari ruang kosong, melainkan merupakan hasil dari tarik-menarik kepentingan, negosiasi politik, hingga tekanan publik.
“Tidak ada anggaran yang netral. Setiap angka yang disahkan adalah hasil perdebatan, kompromi, dan kadang konflik,” jelasnya. Namun, ia juga menyatakan bahwa ruang untuk harapan tetap ada, asalkan masyarakat—terutama mahasiswa—mau terlibat secara aktif, tandasnya.
Dia mendorong generasi muda masuk ke ruang-ruang pengawasan anggaran, seperti forum publik, audiensi DPRD, dan konsultasi kebijakan. “Kalian punya hak dan kewajiban untuk mengawal APBD. Jangan biarkan ruang fiskal kita dikendalikan tanpa suara dari kampus,” tegas Hartono.
Ketua Prodi S1 Manajemen Universitas Patompo, Andi Aris Mattunruang menegaskan , sering kali anggaran dipersepsikan semata sebagai produk teknokratis, berisi tabel dan proyeksi fiskal terkesan kaku dan eksklusif.
Anggaran bukan hanya soal nominal, tetapi wujud dari nilai, darii keberpihakan, dari siapa yang ingin bantu dan dengarkan,” tutur Andi Aris.
Dia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran fiskal di kalangan mahasiswa, yaitu kemampuan memahami, mengkritisi, bahkan ikut serta dalam proses penganggaran publik secara aktif dan kritis.
Kampus harus menjadi ruang pembelajaran partisipatif tentang kebijakan publik. “Perlu ubah mindset mahasiswa. Anggaran bukan semata urusan birokrasi, tetapi soal cita-cita kolektif. Apakah anggaran kita berpihak pada yang tertinggal, atau justru melanggengkan ketimpangan, ujarnya.
Pada sesi dialog, mahasiswa mengajukan berbagai pertanyaan kritis, salah satunya terkait alokasi anggaran yang minim untuk pengembangan kewirausahaan dan kreativitas mahasiswa. “Kita sering disebut sebagai bonus demografi, tapi kenapa seolah tidak disiapkan ruang untuk kami berkembang?” tanya seorang peserta.
Menanggapi hal itu, Andi Aris mengusulkan perlunya inovasi kolaboratif seperti pembentukan laboratorium kebijakan kampus yang memungkinkan mahasiswa belajar menyusun, menyimulasikan, dan mengadvokasi kebijakan anggaran secara langsung. Menurutnya, ruang-ruang seperti itu bisa menjembatani teori dan praktik kebijakan secara nyata.
Hartono pun mendukung gagasan tersebut, seraya menegaskan bahwa mahasiswa bisa menjadi kekuatan penggerak perubahan kebijakan, terutama di sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. ***
