BERITASEMBILAN.Com-Polman. Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) menggelar Pelatihan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) sebagai upaya memperkuat implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas.
Kegiatan ini yang dilaksanakan pertengahan Desember 2025 ini, menjadi langkah strategis kampus dalam merespons dinamika kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terus berkembang.
Pelatihan tersebut melibatkan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unasman yang dipimpin Ketua BPM Dr Patmawati, SKM, MKes, bersama Koordinator Audit Mutu Internal (AMI) M Anwar Hindi, SH, MH, serta Koordinator SPMI dan Bidang Akreditasi Ahmad Syah, SPd, MPd.
Wakil Rektor I Unasman, Dr Ahmad Al Yakin, SAg, MPd, dalam arahannya menegaskan bahwa GPM memegang peran strategis sebagai garda terdepan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Menurutnya, GPM menjadi ujung tombak dalam memastikan standar mutu akademik maupun nonakademik berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
“GPM bukan hanya pelaksana administrasi mutu, tetapi penggerak budaya mutu di fakultas. Perannya sangat menentukan dalam menjamin kualitas layanan pendidikan,” tegasnya.
Peserta pelatihan terdiri dari enam perwakilan GPM dari enam fakultas di lingkungan Unasman. Para peserta ini selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor dan bertugas mengawal pelaksanaan SPMI, melakukan evaluasi standar mutu, serta menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal.
Pelatihan ini dinilai krusial, terutama setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menuntut perguruan tinggi agar lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.
Melalui pelatihan GPM ini, Unasman berharap implementasi SPMI di tingkat fakultas semakin optimal sekaligus memperkuat budaya mutu yang berkesinambungan di lingkungan kampus.
Seperti diketahui UNASMAN kini dipimpin oleh Rektor, Dr. Chuduriah Sahabuddin, M.Si. Kampus ini termasuk universitas pertama di Sulbar dan menjadi salah satu persyaratan ketika diusulkan pemekaran Provinsi Sulbar 2004.***
