BERITASEMBILAN.Com-Makassar. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Gorontalo, Dr. Drs. Dikson Junus, M.PA, menjadi salah satu pembicara pada The 2nd International Conference on Sustainable and Democratic Governance (ICOSDEG) 2026 yang digelar di Hotel Gammara Makassar, Kamis (23/7/2026).
Forum ilmiah internasional tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari Indonesia, Filipina, India, serta sejumlah negara lainnya untuk mendiskusikan berbagai isu tata kelola pemerintahan berkelanjutan, demokrasi, dan transformasi pelayanan publik di era digital.
Pada kesempatan itu, Dikson Junus mempresentasikan makalah berjudul “Public Service Transformation in the Age of Digital Society: Toward Innovative and Responsive Bureaucracy.”
Makalah tersebut mengulas pentingnya transformasi pelayanan publik sebagai respons terhadap perubahan karakter masyarakat digital yang menuntut pelayanan pemerintahan lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Pada makalah itu, Dikson menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak boleh dipahami sebatas menghadirkan aplikasi atau layanan berbasis teknologi. Menurutnya, transformasi yang sesungguhnya terjadi ketika birokrasi mampu mengubah cara kerja, pola pikir, dan budaya organisasinya agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi mampu mengubah perilaku birokrasi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta konferensi.
Menurut Doktor Administrasi Publik Pascasarjana UNM ini, hadirnya masyarakat digital telah mengubah ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Masyarakat kini menginginkan layanan yang sederhana, cepat, transparan, terintegrasi, dan dapat diakses kapan saja tanpa dibatasi ruang maupun waktu.
Karena itu, pemerintah dituntut melakukan penyederhanaan prosedur, membangun sistem layanan yang saling terhubung, serta memperkuat kapasitas aparatur agar mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Transformasi Harus Menyentuh Tata Kelola
Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar (UNM) itu menjelaskan bahwa penelitian yang dipresentasikannya menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, laporan institusi, dan publikasi terkait inovasi pelayanan publik berbasis digital.
Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan akses pelayanan, efisiensi administrasi, transparansi pemerintahan, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, hingga mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, komitmen kepemimpinan, serta dukungan regulasi yang memadai.
“Teknologi hanyalah alat. Nilai publik akan tercipta apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat, SDM yang kompeten, tata kelola organisasi yang baik, serta pemanfaatan data dalam setiap proses pengambilan keputusan,” paparnya.
Dorong Birokrasi Semakin Responsif
Dikson juga menekankan pentingnya membangun birokrasi yang mampu membuka ruang partisipasi masyarakat melalui berbagai kanal digital, seperti sistem pengaduan, konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, hingga evaluasi layanan secara daring.
Menurutnya, berbagai masukan dari masyarakat harus dijadikan dasar dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sehingga birokrasi tidak lagi hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia menyimpulkan bahwa transformasi pelayanan publik di era digital merupakan proses perubahan kelembagaan dan budaya birokrasi yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar pemerintahan mampu menjadi lebih terbuka, inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Berpengalaman di Bidang Tata Kelola Pemerintahan
Dr. Drs. Dikson Junus, M.PA merupakan dosen Universitas Gorontalo dengan jabatan fungsional Lektor Kepala sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Gorontalo.
Lahir di Gorontalo, 15 Maret 1968, ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Sam Ratulangi Manado, Magister Administrasi Negara (Kebijakan Publik) di Universitas Gadjah Mada, dan meraih gelar Doktor Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar.
Keahliannya meliputi tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Selain aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Dikson juga terlibat dalam berbagai program strategis pemerintah, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, survei kepuasan masyarakat, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan, serta menjadi asesor kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat.
Ia juga telah menghasilkan berbagai karya ilmiah, policy brief, dan buku yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi pelayanan publik.
Keikutsertaannya sebagai pemateri pada ICOSDEG 2026 semakin menegaskan kontribusi akademisi Universitas Gorontalo dalam forum ilmiah internasional sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi penelitian dan pengembangan tata kelola pemerintahan di tingkat global. ***
