BERITASEMBILAN.Com-Makassar. Program studi S2 Ilmu Pemerintahan resmi hadir di Unismuh Makassar setelah menerima pengakuan dari pemerintah lewat SK Nomor 2574/B1/HK.03.00/2025 dari dari Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, tertanggal 12 Agustus 2025.
Kabar menggembirakan ini disampaikan Wakil Rektor I Unismuh Makassar, Prof Andi Sukri Syamsuri, lewat Grup WhatsApp Unismuh Makassar, Jumat malam, 15 Agustus 2025.
“Alhamdulillah, prodi ini menggenapkan jumlah prodi di Unismuh menjadi 58. Terima kasih atas kepercayaan Kemendiktisaintek, dan kerja kolaboratif tim task force Prodi S2 Pemerintahan,” tandas Prof Andis, sapaan akrabnya.
Tim Task Force dibentuk berdasarkan SK Rektor Unismuh Makassar Nomor 349 Tahun 1447 H/2025 M. Tim tersebut diketuai oleh Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si., dengan susunan sebagai berikut, Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I.(Sekretaris), Dr Sahabuddin Nanda MM (Bendahara).
Para anggota yakni; Dr. Amir Muhiddin, M.Si.; Dr. Junaedi, M.Si.; Dr. Muhammad Yahya, M.Si.; Dr. Handam, S.IP., M.Si.; Rudi Hardi, S.Sos., M.IP.; Nurkhaerah, S.IP., M.IP.; Nursaleh Hartaman, S.IP., M.Si.; Aqmal Reza Amri, S.IP., M.Phill. Turut menjadi pendamping Wahyuddin, S.Pd., M.Pd.
Ketua Tim, Dr. Andi Luhur Prianto, menjelaskan bahwa Prodi S2 Ilmu Pemerintahan Unismuh memiliki orientasi kurikulum pembelajaran pada sustainable governance dan digital governance, yang meneruskan pengembangan dan konsentrasi studi di jenjang program sarjana.
“Isu SDGs telah menjadi arus utama pembangunan yang diinternalisasi dalam kurikulum pembelajaran berbasis tata kelola pemerintahan berkelanjutan. Sementara trend digitalisasi tata kelola pemerintahan juga direspon dalam kurikulum pembelajaran,” tandas Luhur, yang saat ini merupakan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unismuh Makassar
Pilihan konsentrasi studi ini, lanjutnya, merupakan internalisasi academic vision dan market signal program studi Ilmu Pemerintahan, yang semakin memantapkan dan mengakselerasi misi pembelajaran berbasis etos Integrated Green Islamic Futuristic (I-Gift).
Luhur menambahkan, bahwa tantangan utama kedepan adalah bagaimana diferensiasi pada konsentrasi studi ini bisa diterima dan diminati, terutama pada mitra strategis institusi pemerintahan daerah.
“Kedepan akan dilakukan desain kurikulum dan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dengan kebutuhan mitra dan pengguna, khususnya pada institusi pemerintah daerah, DPRD, partai politik, BUMN/BUMD serta institusi semi-negara lainnya,” tandasnya.
Rektor Unismuh Makassar, Dr. Abdul Rakhim Nanda, mengapresiasi kerja keras seluruh tim dan menegaskan bahwa pembukaan prodi baru ini sejalan dengan visi Unismuh sebagai Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya, dan Mandiri.
Ia menambahkan, keberadaan prodi ini juga memperkuat peran Unismuh sebagai pusat keilmuan di kawasan timur Indonesia.
“Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi para calon mahasiswa yang ingin mengasah kepemimpinan dan memperdalam wawasan pemerintahan dengan standar akademik yang unggul dan lingkungan yang religius,” pungkasnya.. ***
