BERITASEMBILAN.Com-Makassar. Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Selatan Tahun 2026 resmi berakhir setelah melalui pembahasan sejumlah program strategis organisasi yang berlangsung cukup alot.
Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Hasnawi Haris, M.Hum., menutup secara resmi konferensi tersebut di Hotel Dalton Makassar, Jumat (23/10/2026) malam.
Konkerprov II yang berlangsung sejak Kamis (22/10/2026) itu diikuti sekitar 268 peserta dari unsur pengurus PGRI Sulsel dan utusan PGRI 24 kabupaten dan kota.
Salah satu usulan yang mengemuka dalam persidangan adalah agar pelaksanaan Konkerprov PGRI Sulsel berikutnya tidak lagi dipusatkan di Kota Makassar.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua III PGRI Sulsel, Muhammad Kasim, S.Pd., M.Pd., dalam pembahasan konferensi.
Menurut usulan yang berkembang, penyelenggaraan konferensi secara bergiliran di kabupaten dan kota dapat menjadi kesempatan bagi pengurus PGRI untuk mengunjungi daerah lain sekaligus mempererat silaturahmi antarpengurus.
Gagasan tersebut juga diharapkan dapat memperluas keterlibatan pengurus PGRI daerah dalam penyelenggaraan agenda organisasi tingkat provinsi.
Namun, usulan itu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sebelum ditetapkan sebagai kebijakan organisasi.
Prof Hasnawi Siap Kawal Aspirasi Guru ke PB PGRI
Dalam sambutan penutupan, Prof Hasnawi Haris menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian konferensi dan memberikan masukan terhadap program organisasi.
Ia menilai berbagai pandangan yang berkembang selama persidangan merupakan bentuk kepedulian pengurus terhadap masa depan PGRI dan kepentingan guru di Sulawesi Selatan.
Hasnawi menegaskan bahwa sejumlah rekomendasi yang menjadi kewenangan organisasi tingkat pusat akan diperjuangkan melalui Pengurus Besar (PB) PGRI.
“Semua usulan, utamanya usulan pada poin dua, kami akan berjuang untuk mengusulkan ke PB PGRI. Dan saya akan menjadi yang terdepan untuk mengawal kepentingan guru yang ada di PGRI Sulsel,” tegas Hasnawi.
Menurutnya, hasil konferensi tidak boleh berhenti sebagai keputusan administratif, tetapi perlu ditindaklanjuti melalui program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota.
Ia juga mengharapkan pengurus kabupaten dan kota terus memperkuat komunikasi dan konsolidasi organisasi hingga tingkat cabang dan ranting.
Konferensi Bahas Sembilan Agenda Strategis
Konkerprov II PGRI Sulsel mengusung tema “Memperkuat Silaturahmi dalam Mewujudkan Guru Bermutu Indonesia Maju”.
Selama persidangan, peserta membahas sejumlah persoalan keorganisasian, pengembangan profesi, penguatan keanggotaan, hingga pengelolaan keuangan.
Salah satu agenda penting adalah penertiban pelaksanaan konferensi kerja di seluruh tingkatan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI.
Pengurus kabupaten dan kota didorong menyelenggarakan konferensi kerja sesuai ketentuan organisasi, termasuk target penyelesaian paling lambat enam bulan setelah Konkerprov II.
Pembahasan lainnya berkaitan dengan rekrutmen anggota baru yang belum mencapai target 75 persen dari jumlah guru.
Data yang dipaparkan dalam bahan konferensi menunjukkan jumlah anggota PGRI yang tercatat sebanyak 63.900 orang, atau sekitar 53,40 persen dari 119.649 guru berdasarkan data Dapodik 2025.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penguatan basis keanggotaan dinilai penting bagi keberlanjutan organisasi.
Peserta juga membahas strategi memperluas keanggotaan, termasuk pembentukan cabang khusus di perguruan tinggi, dinas pendidikan, serta lingkungan Kementerian Agama.
Perkuat Digitalisasi Keanggotaan dan Keuangan
Konkerprov II turut membahas optimalisasi sistem informasi organisasi.
Pengurus PGRI di semua tingkatan didorong meningkatkan penggunaan Sistem Informasi Keanggotaan (SIK), Sistem Informasi Pengurus (SIP), serta Aplikasi Sistem Informasi Keuangan (ASIK).
Penggunaan aplikasi tersebut diharapkan memperbaiki pengelolaan data anggota, mempercepat penerbitan kartu tanda anggota, serta meningkatkan transparansi administrasi dan keuangan organisasi.
Pada konferensi juga dibahas perlunya pelatihan lanjutan bagi pengurus kabupaten, kota, dan cabang agar penerapan sistem digital dapat berjalan lebih merata.
Selain itu, peserta membahas pembentukan tim khusus atau task force untuk membantu penyelesaian persoalan pembayaran iuran anggota.
Pembangunan Kantor PGRI Sulsel Kembali Dibahas
Persoalan kepemilikan kantor atau gedung sekretariat PGRI yang representatif juga menjadi salah satu agenda pembahasan.
Gagasan pembangunan gedung sekretariat PGRI Sulsel sebelumnya telah dibicarakan dalam Konferensi Provinsi PGRI Tahun 2019.
Melalui Konkerprov II Tahun 2026, peserta mendorong agar rencana tersebut ditindaklanjuti melalui keputusan organisasi dan langkah pelaksanaan yang lebih konkret.
Ketersediaan gedung sekretariat dinilai penting untuk mendukung pelayanan anggota, administrasi organisasi, dan pelaksanaan berbagai kegiatan PGRI.
Konferensi juga membahas pengembangan Majalah Suara PGRI sebagai media komunikasi organisasi dengan melakukan transformasi ke media digital.
Media tersebut diharapkan menjadi wadah penyampaian aspirasi, gagasan, pengalaman, serta informasi perkembangan pendidikan dan perjuangan profesi guru.
PGRI Power Jadi Program Penguatan Kompetensi Guru
Program PGRI Power juga mendapat perhatian dalam pembahasan konferensi.
Gerakan Nasional Satu Juta Guru Mahir Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI) tersebut menjadi salah satu program yang didorong untuk dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota.
Melalui program ini, PGRI berupaya meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran.
Pelaksanaannya diharapkan tidak berhenti pada pelatihan tingkat provinsi atau kabupaten, tetapi berlanjut melalui pengimbasan kepada guru di tingkat cabang, ranting, dan satuan pendidikan.
Pengurus PGRI daerah diharapkan mengambil peran dalam memperluas jangkauan pelatihan sehingga semakin banyak guru memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi digital.
Hasil Konferensi Diharapkan Ditindaklanjuti
Selain membahas program organisasi, Konkerprov II juga menjadi forum penyampaian aspirasi mengenai perlindungan hukum, peningkatan profesionalisme, serta kesejahteraan guru.
Dalam rangkaian konferensi, peserta memperoleh materi mengenai perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk sosialisasi Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026.
Forum tersebut juga menghadirkan pembahasan mengenai peran kepolisian dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI dalam memberikan perlindungan kepada guru yang menghadapi persoalan hukum.
Pembahasan dilakukan melalui sidang pleno dan tiga komisi, masing-masing membidangi keorganisasian dan pernyataan organisasi, program mandatori, serta keuangan organisasi.
Berbagai hasil pembahasan menjadi bahan rekomendasi dan tindak lanjut pengurus PGRI Sulsel untuk satu tahun mendatang.
Menutup konferensi, Prof Hasnawi Haris kembali menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan seluruh jajaran organisasi.
Ia berharap hasil Konkerprov II menjadi landasan memperkuat perjuangan PGRI dalam meningkatkan mutu pendidikan, melindungi profesi, serta memperjuangkan kepentingan guru di Sulawesi Selatan.
Dengan berakhirnya Konkerprov II, perhatian pengurus selanjutnya diarahkan pada pelaksanaan program kerja dan tindak lanjut berbagai rekomendasi yang telah dibahas bersama.***
