Oleh : Indah Pratiwi Manggaga
Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unismuh
Pada situasi bencana, kehadiran seorang pemimpin memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar kedatangan secara fisik. Ketika seorang Presiden mengunjungi masyarakat yang baru saja mengalami kehilangan, kehadirannya membawa pesan simbolik bahwa negara melihat, mendengar, dan bertanggung jawab terhadap penderitaan warganya.
Karena itu, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Nusa Tenggara Timur setelah gempa bumi yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar tidak hanya penting dilihat dari sisi penanganan bencana. Kunjungan tersebut juga menarik untuk dibaca sebagai sebuah peristiwa komunikasi politik.
Pertanyaannya bukan semata-mata apakah Presiden datang atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang dikomunikasikan Presiden ketika ia berada di hadapan masyarakat yang sedang mengalami bencana?
Dalam konteks komunikasi krisis, pertanyaan tersebut sangat penting. Sebab, masyarakat yang berada dalam situasi darurat memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda dari masyarakat dalam situasi normal. Mereka membutuhkan informasi mengenai keselamatan, bantuan, pemulihan, dan kepastian bahwa pemerintah memahami apa yang sedang mereka hadapi.
Di sinilah komunikasi Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke NTT layak diperhatikan secara kritis.
Salah satu hal yang menonjol adalah pembicaraan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketika Presiden berada di tengah masyarakat terdampak bencana. Prabowo antara lain mengaitkan program tersebut dengan kebutuhan masyarakat dan kemungkinan pelaksanaannya di wilayah terdampak.
Secara substansi, MBG merupakan program pemerintah yang penting. Tidak ada yang salah dengan membicarakannya dalam konteks kebijakan publik. Namun, persoalannya terletak pada relevansi pesan dengan konteks komunikasi.
Ketika seorang Presiden berbicara kepada korban bencana, pesan yang paling dibutuhkan bukanlah penjelasan mengenai agenda pembangunan pemerintah secara umum. Yang dibutuhkan adalah pengakuan terhadap penderitaan, informasi mengenai respons pemerintah, serta kepastian mengenai apa yang akan dilakukan untuk membantu mereka. Dengan kata lain, persoalannya bukan apakah MBG merupakan program yang baik atau buruk. Persoalannya adalah apakah program tersebut merupakan pesan yang paling relevan untuk dikedepankan pada saat itu.
Komunikasi politik yang efektif membutuhkan sensitivitas terhadap konteks. Pesan yang tepat dalam satu situasi belum tentu tepat dalam situasi lainnya. Seorang Presiden dapat berbicara mengenai MBG dalam rapat kabinet, konferensi pers kebijakan, atau forum publik mengenai pembangunan nasional.
Tetapi ketika berada di hadapan korban bencana, pusat komunikasi seharusnya bergeser kepada mereka yang sedang mengalami krisis. Di sinilah komunikasi Presiden berpotensi kehilangan fokus.
Kehadiran Presiden seharusnya mengubah korban dari sekadar objek pemberitaan menjadi pusat komunikasi. Namun apabila percakapan lebih banyak diarahkan kepada program pemerintah, terdapat risiko bahwa masyarakat yang seharusnya menjadi penerima utama pesan justru berubah menjadi latar bagi narasi pemerintah.
Ini bukan berarti kita dapat langsung menyimpulkan bahwa Presiden sedang melakukan pencitraan. Kesimpulan mengenai niat membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat. Tetapi komunikasi tidak hanya ditentukan oleh niat komunikator. Makna sebuah pesan juga dibentuk oleh konteks, pilihan pesan, dan bagaimana pesan tersebut diterima oleh audiens. Karena itu, kritik terhadap komunikasi Presiden seharusnya diarahkan pada persoalan yang lebih konkret: apakah komunikasi tersebut audience-centered?
Dalam komunikasi krisis, pemimpin perlu menempatkan kebutuhan psikologis dan informasional masyarakat sebagai pusat pesan. Empati, kejelasan, ketenangan, dan kepastian menjadi lebih penting daripada menunjukkan sebanyak mungkin program pemerintah. Hal ini menjadi semakin penting karena bencana juga merupakan krisis informasi.
Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya mengenai kondisi korban, distribusi bantuan, tempat pengungsian, layanan kesehatan, pendidikan anak, hingga tahapan pemulihan. BNPB sendiri menekankan pentingnya informasi yang terintegrasi dan tervalidasi untuk mencegah simpang siur informasi selama penanganan bencana.
Dalam kondisi seperti ini, Presiden tidak harus menyampaikan seluruh informasi teknis. Lembaga terkait tentu memiliki tanggung jawab utama. Tetapi komunikasi Presiden dapat memberikan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh laporan birokrasi: kepastian politik bahwa penderitaan masyarakat menjadi prioritas negara. Di sinilah persoalan responsivitas menjadi penting.
Responsivitas seorang pemimpin bukan hanya tentang seberapa cepat ia datang ke lokasi. Responsivitas juga terlihat dari seberapa cepat ia memahami kebutuhan audiens, seberapa tepat ia memilih pesan, dan seberapa baik ia menyesuaikan komunikasinya dengan situasi.
Jika Presiden datang ke lokasi bencana tetapi kemudian terlalu banyak berbicara mengenai agenda pemerintah, maka persoalannya bukan sekadar pilihan kata. Ada persoalan yang lebih mendasar mengenai siapa yang menjadi pusat komunikasi: korban atau pemerintah.
Di era media sosial, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks. Setiap pernyataan Presiden dapat dipotong, dikutip, direkam, dan disebarkan dalam hitungan detik. Sebuah pesan yang awalnya dimaksudkan untuk menunjukkan keberlanjutan program pemerintah dapat diterima publik sebagai ketidakpekaan terhadap situasi korban.
Karena itu, komunikasi politik di tengah bencana membutuhkan disiplin yang lebih besar daripada komunikasi politik dalam situasi normal.
Tidak semua momentum harus digunakan untuk menjelaskan keberhasilan pemerintah. Tidak setiap kunjungan harus menjadi kesempatan untuk memperkenalkan program. Dan tidak setiap ruang publik harus diisi dengan agenda politik.
Ada saatnya seorang pemimpin perlu berbicara tentang apa yang telah dicapai pemerintah. Tetapi ada saatnya seorang pemimpin harus membiarkan penderitaan masyarakat menjadi pusat perhatian.
Pada akhirnya, konsep “negara hadir” tidak seharusnya diukur hanya dari apakah Presiden terlihat di lokasi bencana. Negara hadir ketika bantuan benar-benar sampai, ketika informasi tidak simpang siur, ketika kebutuhan korban didengar, dan ketika pemerintah mampu memberikan kepastian di tengah ketidakpastian.
Presiden memang perlu terlihat. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang dikomunikasikan melalui kehadiran tersebut. Dalam situasi bencana, komunikasi terbaik mungkin bukan komunikasi yang paling banyak berbicara tentang pemerintah. Justru sebaliknya, komunikasi terbaik adalah komunikasi yang membuat korban merasa bahwa untuk sekali ini, merekalah yang benar-benar sedang didengarkan.***
