BERITASEMBILAN.Com-Gorontalo. Program Pascasarjana Universitas Gorontalo (UNIGO)) terus memperkuat pengembangan pendidikan tinggi di bidang pemerintahan melalui Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP).
Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Gorontalo menjadi program S2 Ilmu Pemerintahan pertama yang dibuka di Gorontalo dan Sulawesi Utara.
Kehadirannya sekaligus membuka akses pendidikan magister bagi aparatur pemerintahan, akademisi, politisi, peneliti, hingga praktisi yang ingin memperdalam keilmuan di bidang pemerintahan.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UNIGO, Dr. Drs. Dikson Junus, M.P.A., kepada media Seni 17 Agustus 2026 mengatakan program tersebut diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teoritis sekaligus analitis dalam membaca persoalan pemerintahan.
“Magister Ilmu Pemerintahan UNIGO kami arahkan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami teori pemerintahan, tetapi juga mempunyai kemampuan menganalisis persoalan, merumuskan kebijakan, serta memberikan solusi terhadap berbagai dinamika pemerintahan,” kata Dikson Junus.
Menurutnya, keberadaan program magister tersebut menjadi penting karena perubahan tata kelola pemerintahan berlangsung semakin cepat. Pemerintah daerah kini berhadapan dengan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, transformasi digital, penguatan tata kelola, perencanaan pembangunan, hingga kebutuhan kebijakan yang semakin berbasis data.
Siapkan Birokrat hingga Analis Kebijakan
Dikson menjelaskan, profil lulusan Magister Ilmu Pemerintahan UNIGO dirancang cukup luas.
Lulusan diproyeksikan dapat berkiprah sebagai birokrat profesional, politisi dan pemimpin kebijakan, ilmuwan dan peneliti, konsultan kebijakan, serta penggerak dan fasilitator pembangunan.
“Keunggulan yang ingin kami bangun adalah kemampuan melahirkan pemimpin yang cakap, mampu menganalisis dan memecahkan masalah, serta mempersiapkan lulusan untuk berkarya pada berbagai sektor pemerintahan maupun nonpemerintahan,” ujarnya.
Program tersebut juga memiliki jaringan kemitraan dengan berbagai institusi pemerintahan dan perguruan tinggi.
Prodi MIP disebutkan, jejaring tersebut antara lain Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (KAPSIPI), Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Universitas Sungkyunkwan di Korea Selatan.
Kurikulum Sentuh E-Government
Salah satu perhatian Magister Ilmu Pemerintahan UNIGO adalah menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan tata kelola pemerintahan kontemporer.
Pada semester pertama, mahasiswa antara lain mempelajari Sistem Pemerintahan Daerah, Tata Kelola SDM Pemerintah, Birokrasi Indonesia, Perencanaan Pembangunan Daerah, Kebijakan Publik, dan Good Corporate Governance.
Sementara pada semester kedua terdapat mata kuliah Pelayanan Publik, Metodologi Penelitian Pemerintahan, Kewirausahaan, Sistem Informasi Manajemen, E-Government, serta Perencanaan Kebijakan.
Menurut Dikson, perkembangan digital membuat kajian pemerintahan tidak lagi dapat dilepaskan dari teknologi.
Digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan data, sistem informasi pemerintahan, serta perubahan hubungan pemerintah dengan masyarakat menjadi bagian dari dinamika yang perlu dipahami mahasiswa ilmu pemerintahan.
“Pemerintahan sekarang terus mengalami perubahan. Karena itu, mahasiswa harus mampu membaca perkembangan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan masyarakat, termasuk digitalisasi pemerintahan,” katanya.
Kuliah Dirancang untuk ASN dan Pekerja
Program Magister Ilmu Pemerintahan UNIGO ditempuh selama empat semester atau sekitar dua tahun.
Jadwal perkuliahan dirancang agar dapat diikuti mahasiswa yang telah bekerja. Perkuliahan dilaksanakan Jumat mulai pukul 14.00 hingga 18.00 Wita, sedangkan Sabtu dan Minggu mulai pukul 08.00 hingga 17.00 Wita.
Pola tersebut menjadi salah satu pilihan bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah daerah, anggota legislatif, tenaga profesional, serta pekerja lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan aktivitas profesional.
Program Pascasarjana UNIGO juga menyediakan fasilitas penunjang berupa ruang perkuliahan, perpustakaan, akses internet, serta sarana pembelajaran lainnya.
Perkuat SDM Pemerintahan Kawasan
Dikson menilai keberadaan Magister Ilmu Pemerintahan memiliki posisi strategis, terlebih sebagai Prodi S2 Ilmu Pemerintahan pertama di Gorontalo dan Sulawesi Utara.
Kehadirannya diharapkan dapat mendekatkan akses pendidikan pascasarjana bidang pemerintahan bagi masyarakat di kawasan tersebut tanpa harus melanjutkan pendidikan ke daerah yang lebih jauh.
Prodi juga mengusung visi menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan berorientasi tata kelola pemerintahan.
Pada pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, program studi diarahkan pada pendidikan berorientasi global, penelitian mengenai pemerintahan, kebijakan publik, pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan, serta pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
“Kami ingin lulusan Magister Ilmu Pemerintahan UNIGO hadir sebagai sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi nyata. Bukan hanya memiliki gelar magister, tetapi mempunyai kompetensi dan kemampuan membaca serta memberikan solusi terhadap persoalan pemerintahan,” kata Dr. Drs. Dikson Junus, M.P.A.
Program ini juga ditopang sejumlah dosen, di antaranya Dr. Robby Hunawa, S.IP., M.Si., Dr. Nirmala A. Sahi, S.Sos., M.Si., Dr. Sarfan Di. Tabo, S.Sos., M.Si., Dr. Abdul Wahab Podungge, S.E., M.Si., Dr. Dewi Walane, S.Sos., M.Si., dan Dr. Harun Djaini, S.Sos., M.Si.
Pengembangan kurikulum, jejaring kelembagaan, dan orientasi pada persoalan pemerintahan kontemporer, Universitas Gorontalo berharap Prodi Magister Ilmu Pemerintahan dapat menjadi salah satu pusat pengembangan sumber daya manusia pemerintahan, khususnya bagi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan kawasan Indonesia Timur.
Saat ini yang menjadi Rektor UNIGO adalah Dr. Robby Hunawa, S.I.P., M.Si. ***
