Resensi Buku
Judul: Ekonomi Politik Administrasi Publik: Teori, Paradigma, Kebijakan,
dan Dinamika Pembangunan Indonesia
Penulis: Prof. Dr. Drs. Andi Tenri Machmud, M.Si.
Editor: Dr. Muhammad Yahya, M.Si. dan Drs. Ibrahim, M.Si.
Penerbit: Eureka Media Aksara
Terbit: Oktober 2026
ISBN : 978-634-315-847-9
Mengapa sebuah daerah yang kaya sumber daya alam belum tentu mampu menyejahterakan masyarakatnya? Mengapa kebijakan anggaran yang dirancang untuk kepentingan publik terkadang justru lebih menguntungkan kelompok tertentu? Dan mengapa reformasi birokrasi tidak selalu menghasilkan pelayanan yang lebih adil?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pintu masuk untuk memahami buku Ekonomi Politik Administrasi Publik: Teori, Paradigma, Kebijakan, dan Dinamika Pembangunan Indonesia, karya Prof. Dr. Drs. Andi Tenri Machmud, M.Si., yang diterbitkan Eureka Media Aksara pada Oktober 2026.
Buku setebal 353 halaman isi, dengan 14 halaman bagian awal, ini mengajak pembaca melihat administrasi publik melampaui urusan tata organisasi, prosedur birokrasi, dan efisiensi pelayanan. Penulis menempatkan administrasi publik dalam hubungan yang lebih luas antara negara, pasar, kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan masyarakat.
Perspektif tersebut menjadi penting ketika berbagai persoalan pembangunan Indonesia tidak lagi dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan administratif. Ketimpangan ekonomi, distribusi anggaran, pengelolaan sumber daya alam, privatisasi, hingga hubungan pemerintah pusat dan daerah selalu melibatkan pertarungan kepentingan serta pilihan politik.
Buku ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap kebijakan publik mengandung keputusan mengenai siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung biaya, dan kelompok mana yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.
Dengan demikian, administrasi publik bukan sekadar persoalan bagaimana pemerintah bekerja, melainkan juga untuk siapa pemerintah bekerja.
Dari Pemikiran Klasik hingga Negara Pembangunan
Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya menyusun perjalanan pemikiran ekonomi politik secara sistematis.
Dalam 14 bab, Andi Tenri Machmud memperkenalkan berbagai perspektif yang membentuk perkembangan hubungan antara ekonomi dan politik.
Pembahasan dimulai dari kedudukan ekonomi politik dalam administrasi publik, dilanjutkan dengan merkantilisme, ekonomi politik klasik, ekonomi neoklasik, liberalisme pasar, Keynesianisme, neoliberalisme, hingga Marxisme dan ekonomi politik kritis.
Pemikiran Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan berbagai aliran ekonomi politik ditempatkan sebagai bagian dari perkembangan gagasan mengenai peran negara dan mekanisme pasar.
Perdebatan klasik mengenai seberapa jauh negara perlu melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi menjadi relevan ketika dikaitkan dengan kebijakan pembangunan Indonesia.
Di satu sisi, mekanisme pasar menawarkan efisiensi, persaingan, dan inovasi. Namun, di sisi lain, pasar tidak selalu mampu menjamin pemerataan, perlindungan kelompok rentan, dan keadilan sosial.
Sebaliknya, intervensi negara dapat memperbaiki kegagalan pasar, tetapi juga berpotensi menghadirkan inefisiensi birokrasi, korupsi, serta penyalahgunaan kekuasaan.
Penulis tidak menempatkan satu paradigma sebagai jawaban tunggal. Berbagai pendekatan disajikan untuk memperlihatkan kelebihan, keterbatasan, dan relevansinya dalam memahami kebijakan publik.
Pendekatan demikian memberikan ruang kepada mahasiswa dan pembaca untuk membangun penilaian kritis, bukan sekadar menerima teori sebagai kebenaran yang tidak dapat diperdebatkan.
Birokrasi Tidak Pernah Sepenuhnya Netral
Bagian yang menarik dari buku ini adalah pembahasan mengenai birokrasi, rent seeking, dan politik anggaran.
Dalam praktik pemerintahan, birokrasi sering dipahami sebagai instrumen pelaksana kebijakan yang bekerja berdasarkan aturan dan prosedur.
Namun, perspektif ekonomi politik memperlihatkan bahwa birokrasi juga beroperasi di tengah kepentingan politik, tekanan kelompok ekonomi, serta perebutan sumber daya publik.
Pembahasan mengenai teori pilihan rasional, public choice, dan tindakan kolektif membantu menjelaskan mengapa keputusan publik tidak selalu menghasilkan manfaat terbesar bagi masyarakat.
Demikian pula kajian mengenai rent seeking atau perburuan rente, yang memperlihatkan bagaimana akses terhadap kekuasaan dan regulasi dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut berkaitan erat dengan politik perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan, serta hubungan antara birokrasi dan kelompok kepentingan.
Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menggeser pertanyaan dari sekadar apakah suatu program telah dilaksanakan menuju pertanyaan yang lebih mendasar: kepentingan siapa yang sesungguhnya dilayani?
Pertanyaan tersebut penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kebijakan publik.
Otonomi Daerah dan Persoalan Pemerataan
Andi Tenri Machmud juga memberikan perhatian terhadap dinamika otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Sejak reformasi, desentralisasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat.
Namun, kewenangan yang lebih luas tidak otomatis menghasilkan pemerataan pembangunan.
Perbedaan kapasitas fiskal, kualitas birokrasi, sumber daya ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan dapat melahirkan kesenjangan antardaerah.
Melalui pembahasan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah, politik otonomi, serta ketimpangan wilayah, buku ini memperlihatkan bahwa desentralisasi bukan semata-mata persoalan pembagian kewenangan administratif.
Desentralisasi juga menyangkut distribusi kekuasaan, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan daerah menentukan prioritas pembangunan.
Di sinilah perspektif ekonomi politik memberikan sumbangan penting. Keberhasilan otonomi daerah perlu dinilai tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dari pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Pertambangan Sulawesi Tenggara sebagai Cermin
Salah satu bagian yang memberikan kekhasan pada buku ini adalah pembahasan ekonomi politik pertambangan dan sumber daya alam, termasuk kasus pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Wilayah yang memiliki kekayaan mineral menghadapi persoalan pembangunan yang kompleks. Investasi pertambangan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar penerimaan pemerintah.
Namun, kegiatan tersebut juga dapat memunculkan konflik agraria, ketimpangan distribusi manfaat, persoalan lingkungan, serta ketegangan antara perusahaan dan masyarakat lokal.
Penulis menggunakan perspektif ekonomi politik untuk membaca hubungan antara negara, korporasi, masyarakat, perizinan, regulasi, dan kepentingan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pembahasan ini relevan dengan tantangan pembangunan di berbagai daerah penghasil mineral Indonesia.
Pertanyaan pentingnya bukan hanya berapa besar investasi yang masuk atau berapa banyak sumber daya yang diproduksi, melainkan seberapa jauh kekayaan alam tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Konteks Sulawesi Tenggara membuat pembahasan teori lebih dekat dengan realitas pembangunan daerah. Meski demikian, analisis akan semakin kuat apabila pada pengembangan edisi berikutnya disertai lebih banyak data empiris, perbandingan antardaerah, serta evaluasi kebijakan pertambangan dari waktu ke waktu.
Mempertemukan Teori dan Ruang Kelas
Sebagai buku ajar, karya ini memiliki struktur pembelajaran yang cukup lengkap.
Setiap bab dilengkapi deskripsi, capaian pembelajaran, kata kunci, pembahasan, rangkuman, pertanyaan diskusi, tugas analisis, dan daftar pustaka.
Susunan tersebut memudahkan mahasiswa memahami perkembangan teori secara bertahap, sekaligus melatih kemampuan menghubungkannya dengan persoalan kebijakan publik.
Buku ini juga dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran pada program studi Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Kebijakan Publik, dan Ekonomi Pembangunan.
Dalam kata pengantarnya, penulis menekankan pentingnya membentuk administrator publik yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki integritas, kepekaan terhadap keadilan, serta kemampuan memahami kepentingan yang bekerja di balik kebijakan.
Pandangan tersebut menjadi salah satu pesan penting buku ini.
Pendidikan administrasi publik semestinya tidak berhenti pada kemampuan menyusun program, mengelola anggaran, dan menjalankan prosedur. Mahasiswa juga perlu dibekali kemampuan mempertanyakan dampak sosial, distribusi manfaat, serta konsekuensi politik dari setiap keputusan pemerintah.
Relevansi dan Catatan Kritis
Kelebihan utama buku ini adalah keluasan perspektif dan upayanya menghubungkan teori ekonomi politik dengan persoalan administrasi publik Indonesia.
Pembahasan mengenai ekonomi klasik hingga ekonomi politik kritis memberikan landasan konseptual, sedangkan isu otonomi daerah, BUMN, politik anggaran, dan pertambangan memperlihatkan penerapannya dalam kebijakan pembangunan.
Namun, keluasan cakupan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan.
Dengan 14 bab yang membahas banyak aliran pemikiran dan persoalan kebijakan, sejumlah topik tentu membutuhkan pendalaman lebih lanjut melalui penelitian empiris dan literatur khusus.
Perkembangan administrasi publik digital, penggunaan kecerdasan buatan dalam pemerintahan, serta perubahan relasi kekuasaan akibat ekonomi platform juga dapat menjadi ruang pengembangan pada edisi mendatang.
Aspek-aspek tersebut penting karena ekonomi politik tidak lagi hanya berlangsung melalui hubungan konvensional antara negara dan pasar, tetapi semakin dipengaruhi penguasaan data, teknologi, dan infrastruktur digital.
Meski demikian, sebagai buku ajar, karya ini menyediakan peta pemikiran yang luas bagi pembaca untuk memahami hubungan antara kebijakan publik, kepentingan ekonomi, dan kekuasaan politik.
Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU., dalam kata sambutannya memberikan apresiasi atas terbitnya buku tersebut sebagai bagian dari penguatan tradisi akademik perguruan tinggi.
Kehadiran buku ini juga menunjukkan pentingnya kontribusi akademisi daerah dalam mengembangkan kajian ilmu sosial dan pemerintahan yang relevan dengan persoalan nasional.
Pada akhirnya, buku Ekonomi Politik Administrasi Publik mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari kelancaran prosedur, penyerapan anggaran, atau pencapaian indikator administratif.
Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan mampu menghadirkan keadilan, memperluas kesejahteraan, melindungi kepentingan publik, dan mengurangi ketimpangan.
Buku ini layak dibaca bukan hanya oleh mahasiswa dan dosen, melainkan juga aparatur pemerintah, analis kebijakan, peneliti, serta siapa pun yang ingin memahami mengapa keputusan publik kerap berada di persimpangan antara kepentingan negara, pasar, dan masyarakat.
Sebab, di balik setiap kebijakan pembangunan, selalu ada pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung akibatnya, dan sejauh mana kepentingan rakyat benar-benar menjadi tujuan?.***
