BERITASEMBILAN.Com-Tana Toraja. Universitas Kristen Indonesia Paulus atau UKI Paulus Makassar mempresentasikan dua naskah akademik rancangan peraturan daerah atau Ranperda Kabupaten Tana Toraja, Rabu 24 Juni 2026.
Presentasi tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja.
Dua naskah akademik yang dipresentasikan yakni Ranperda tentang Pengukuhan, Pengakuan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta Ranperda tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri Rektor UKI Paulus, Prof. Dr. Agus Salim, SH., MH.
Demikian ditegaskan Sekretaris Program Studi S2 Manajemen di Program Pascasarjana UKI Paulus, Dr. Kristian H. P. Lambe, S.T., M.M., M.Si kepada media Kamis 25 Juni 2026
Dijelaskan, pada acara itu juga hadir pula sejumlah unsur pimpinan dan tim akademik UKI Paulus, di antaranya; Ketua Tim, Prof. Dr. Ir. Yoel Pasae, ST., MT, Dr. Sita Y. Sabandar, SE., MM., Ak, Prof. Dr. Liberthin Palullungan, SH., MH, Dr. Ir. Corvis L. Rantererung, MT, serta Ketua LPPM UKI Paulus, Dr. Ir. Atus Buku, ST., MT.
Tim penyusun juga melibatkan Prof. Dr. Yotham Timbonga, SH., MH, Dr. Kristian Lambe, ST., MM, Dr. Elfran B. Mutagim, SH., MH, dan Andre Salim, SH., MH.
Pada presentasi tersebut dijelaskan, naskah akademik Ranperda disusun berdasarkan tiga landasan utama, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Pada Ranperda tentang Pengukuhan, Pengakuan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, tim akademik UKI Paulus menekankan bahwa Masyarakat Hukum Adat atau MHA di Tana Toraja merupakan entitas sosial yang telah hidup, berkembang, dan menjaga tatanan nilai budaya sejak ratusan tahun lalu.
Masyarakat adat Tana Toraja dipandang sebagai pewaris nilai-nilai leluhur yang terus diwariskan secara turun-temurun.
Karena itu, kehadiran Ranperda ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi masyarakat adat, hak-hak adat, wilayah adat, serta nilai budaya yang selama ini hidup dalam masyarakat Toraja.
Ranperda tersebut juga diarahkan untuk melindungi masyarakat adat dari potensi eksploitasi, degradasi nilai budaya, dan pelemahan kelembagaan adat.
Selain itu, Ranperda ini diharapkan mampu mengatur hubungan antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak lain dalam kerangka pembangunan daerah yang berkeadilan.
Adat juga dipandang sebagai modal sosial penting dalam pembangunan Tana Toraja.
Melalui pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat identitas budaya, kelembagaan adat, serta partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan.
Tim akademik UKI Paulus menegaskan, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat perlu disertai mekanisme pengukuhan yang partisipatif.
Hal ini penting agar proses pengakuan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan masyarakat adat secara langsung.
Perlindungan hak atas wilayah adat, pengetahuan tradisional, serta penguatan kelembagaan adat juga menjadi bagian penting dalam substansi Ranperda tersebut.
Sementara itu, Ranperda tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat diarahkan untuk memperkuat tata kelola kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Tana Toraja.
Ranperda ini diharapkan menjadi instrumen hukum daerah dalam menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi masyarakat.
Presentasi dua naskah akademik ini menjadi bagian dari kontribusi UKI Paulus dalam mendukung penyusunan produk hukum daerah berbasis kajian akademik.
Melalui keterlibatan perguruan tinggi, penyusunan Ranperda diharapkan lebih kuat secara substansi, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran UKI Paulus dalam penyusunan naskah akademik ini juga menunjukkan peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam bidang hukum, sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan daerah.***
