BERITASEMBILAN.Com-Sidrap. Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., membuka Seminar Publik PGRI bertema Pemenuhan Akses terhadap Pendidikan Bermutu untuk Semua di Aula Saromase, Kompleks SKPD Kabupaten Sidrap, Kamis (2/7/2026).
Seminar ini menjadi bagian dari rangkaian Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Sidrap.
Kegiatan tersebut diikuti utusan pengurus PGRI dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, guru, kepala sekolah, serta pemerhati pendidikan.
Pada sambutannya, Prof. Unifah mengapresiasi pelaksanaan Porsenijar PGRI Sulsel 2026 yang dinilainya berlangsung meriah, tertib, dan penuh semangat kebersamaan.
Ia menyebut pembukaan dan defile kontingen dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel berlangsung sangat baik dan menunjukkan kekompakan keluarga besar PGRI bersama pemerintah daerah.
“Pembukaan dan defile Porsenijar PGRI Sulsel sangat keren. Ini menunjukkan hubungan dialogis antara PGRI dan pemerintah daerah berjalan sangat harmonis,” ujar Prof. Unifah.
Prof. Unifah juga menegaskan bahwa Sulawesi Selatan berpeluang menjadi tuan rumah Porsenijar PGRI tingkat nasional dua tahun mendatang.
Menurutnya, keberhasilan PGRI Sulsel menyelenggarakan Porsenijar 2026 menjadi modal kuat untuk membawa agenda nasional PGRI ke daerah ini.
“Dua tahun ke depan, PGRI Sulsel akan menjadi tuan rumah Porsenijar PGRI Nasional,” katanya.
Seminar publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Wakil Ketua PB PGRI Dra. Dian Mahsunah, M.Pd., Wakil Sekjen sekaligus Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PB PGRI Wijaya Winarja, serta Sekretaris Umum PGRI Sulsel Dr. Abdi, M.Pd.
Kegiatan seminar ini dipandu moderator Wakil Ketua Porsenijar PGRI Sulsel 2026, Drs. Nursalam, M.Pd.
Pada seminar itu, PGRI kembali memperkuat kampanye global Go Public Fund Education yang mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan komitmen anggaran pendidikan publik.
Wijaya Winarja menjelaskan, kampanye tersebut menekankan pentingnya alokasi minimal 20 persen APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.
Menurutnya, anggaran pendidikan yang memadai menjadi kunci untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, setara, dan menjangkau seluruh anak Indonesia.
“Kami menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi yang harus didukung oleh anggaran publik yang memadai. Tanpa alokasi yang jelas dan cukup, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan terhambat,” kata Wijaya.
Ia juga menyoroti masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah atau ATS di Indonesia. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan harus dijaga agar tidak dikurangi atau dialihkan dari kepentingan utama layanan pendidikan.
“Alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan tidak boleh diganggu gugat,” tegasnya.
Selain soal anggaran, seminar juga membahas peningkatan kesejahteraan guru, pengembangan profesionalisme, pemerataan distribusi guru, perbaikan kondisi kerja, hingga transparansi pengelolaan dana pendidikan.
PGRI Sulsel menyatakan kampanye Go Public Fund Education akan terus diperluas ke seluruh tingkatan organisasi, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, cabang, hingga ranting.
Melalui seminar ini, PGRI berharap advokasi pendidikan publik semakin kuat dan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik.
Kampanye Go Public Fund Education merupakan gerakan global Education International. PGRI menjadi satu-satunya organisasi guru di Indonesia yang tergabung dalam organisasi guru dunia tersebut.
Gerakan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen PGRI mendukung pencapaian SDG 4, yakni pendidikan yang inklusif, adil, bermutu, dan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.***
