BERITASEMBILAN.Com-Makassar. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX meraih Terbaik Pertama Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2026.
Penghargaan diberikan Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I, Rabu (16/9/2026).
LLDIKTI Wilayah IX memperoleh predikat Sangat Baik dengan nilai 99,99 pada kategori satuan kerja dengan pagu besar di atas Rp46 miliar.
Plt Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Prof dr Budu, PhD, SpM(K), mengatakan capaian tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan satuan kerja menyerap anggaran.
Menurutnya, IKPA juga menggambarkan kualitas pengelolaan anggaran, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga hasil yang dicapai.
“Bagi kami, anggaran negara bukan sekadar harus terserap. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara tertib, kemudian menghasilkan keluaran yang benar-benar mendukung pelayanan pendidikan tinggi,” kata Prof Budu.
Anggaran Harus Bermuara pada Pelayanan
Prof Budu mengatakan capaian nilai 99,99 sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran LLDIKTI Wilayah IX agar terus menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pengelolaan anggaran, lanjutnya, mempunyai hubungan langsung dengan kualitas pelayanan yang diberikan LLDIKTI IX kepada perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Ujung dari pengelolaan anggaran yang baik haruslah pelayanan yang semakin baik. Jadi, ukuran keberhasilannya bukan hanya administrasi keuangannya tertib, tetapi juga apakah anggaran tersebut memberi manfaat dan memperkuat layanan kepada perguruan tinggi,” ujarnya.
Karena itu, capaian sebagai terbaik pertama tidak boleh hanya dimaknai sebagai prestasi administratif.
Bagi LLDIKTI IX, penghargaan tersebut harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.
Tiga Aspek Jadi Penilaian
IKPA merupakan instrumen pemerintah untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga.
Terdapat tiga aspek utama yang menjadi bagian penilaian, yakni kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Pada aspek perencanaan, satuan kerja dituntut menyusun dokumen dan rencana penggunaan anggaran secara tepat agar pelaksanaannya sesuai jadwal dan kebutuhan.
Aspek pelaksanaan antara lain berkaitan dengan ketertiban penggunaan anggaran, penyerapan dana, serta pengelolaan kegiatan dan kontrak.
Sementara kualitas hasil pelaksanaan anggaran menempatkan capaian keluaran atau output sebagai bagian penting dalam pengukuran.
Dengan demikian, kinerja anggaran tidak hanya diukur berdasarkan seberapa besar dana yang digunakan, tetapi juga memperhatikan hasil dan manfaat yang dihasilkan.
“Penghargaan ini kami maknai sebagai hasil kerja bersama. Namun, capaian hari ini tidak boleh membuat kita berhenti melakukan perbaikan. Justru standar pengelolaan anggaran, akuntabilitas, dan kualitas layanan harus terus ditingkatkan,” tutur Prof Budu.
Dorong Budaya Kerja Akuntabel
Prof Budu berharap prestasi IKPA Semester I 2026 semakin memperkuat budaya kerja akuntabel di lingkungan LLDIKTI Wilayah IX.
Setiap program harus disusun melalui perencanaan yang jelas, dilaksanakan tepat waktu, dan memiliki keluaran yang dapat diukur.
Hal itu dinilai penting karena LLDIKTI Wilayah IX menjalankan fungsi fasilitasi dan pelayanan pendidikan tinggi.
Penggunaan anggaran pemerintah, karena itu, harus berorientasi pada peningkatan mutu layanan kepada perguruan tinggi dan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan dan, yang terpenting, harus memberi manfaat. Prinsip itulah yang perlu terus kami jaga,” kata Prof Budu.
Penghargaan yang ditandatangani Kepala KPPN Makassar I, Budiyono, tersebut menetapkan LLDIKTI Wilayah IX sebagai Terbaik Pertama Satker dengan Capaian IKPA Semester I Tahun 2026, predikat Sangat Baik dengan nilai 99,99 untuk kategori pagu besar di atas Rp46 miliar.
Capaian itu selanjutnya menjadi tantangan bagi LLDIKTI Wilayah IX untuk mempertahankan tata kelola anggaran sekaligus memastikan setiap program yang dibiayai negara menghasilkan manfaat nyata bagi pelayanan pendidikan tinggi.
