BERITASEMBILAN.Com-Makassar. Pemerintah kini fokus pada perbaikan layanan publik dan transformasi digital pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Hal ini diharapkan juga turut mendorong birokrasi yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Transformasi digital masih jadi prioritas, karena Kementerian PANRB tugasnya bukan hanya tentang sumber daya aparatur nasional, tapi salah satunya juga memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis digital,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam audiensi dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo), di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis 6 Maret 2025.
Masyarakat perkotaan membutuhkan layanan digital yang optimal, tetapi di sisi lain, layanan tradisional dengan proses bisnis yang disederhanakan juga harus tetap tersedia bagi masyarakat di daerah terpencil. Pemerintah perlu memiliki terobosan dan gagasan yang inovatif untuk mengembangkan layanan publik.
CEO GoTo Patrick Walujo menjelaskan bahwa pengembangan layanan digital perlu menitikberatkan pada pengembangan yang berfokus pada produk, bukan hanya teknologi. “Mindsetnya adalah jangan technology-centric tapi service atau product centric, bagaimana membuat produk yang bisa menyediakan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Patrick.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan riset serta menyisir layanan publik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, beberapa hasilnya adalah layanan transportasi dan pembayaran digital yang kini menjadi produk unggulan GoTo.
Terkait dengan dukungan layanan publik dan transformasi digital pemerintah, GoTo dapat memberikan dukungan terkait Digital Public Infrastructure (DPI) untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik digital terpadu sesuai siklus hidup.
Menutup pertemuan tersebut, Menteri Rini menyampaikan harapannya agar pemerintah mendapat kesempatan untuk belajar dari GoTo di masa mendatang. “Khususnya mendesain produk layanan selain dari perspektif birokrat, supaya terbuka jalan kolaborasi,” pungkasnya.
Demikian Humas MENPANRB memberitakan. ***
