BERITASEMBILAN.Com-Jakarta. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meluncurkan Gerakan Nasional 1 Juta Guru dalam ajang Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II PGRI 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis 16 April 2026.
Peluncuran program ini menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan nasional yang diikuti sebanyak 1.015 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Mendikdasmen, Jaksa Agung, serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta.
Peserta Konkernas terdiri dari perwakilan Pengurus Besar PGRI, pengurus tingkat provinsi/daerah istimewa, kabupaten/kota, lembaga pendidikan PGRI, hingga IGTKI PGRI dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menyebut Gerakan 1 Juta Guru sebagai bentuk komitmen PGRI dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
“Gerakan ini menjadi langkah konkret PGRI dalam mewujudkan guru yang bermutu dan berdaya saing,” ujar Unifah.
Ia menegaskan, program tersebut sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama.
Menurut Unifah, kualitas guru menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional. Karena itu, PGRI mendorong berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan profesi guru.
Selain meluncurkan Gerakan 1 Juta Guru, Konkernas II PGRI juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya mendorong pembukaan kembali rekrutmen guru melalui jalur CPNS, perbaikan tata kelola guru, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
PGRI juga menekankan pentingnya dukungan anggaran pendidikan yang optimal serta program-program pendukung seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menunjang kualitas pembelajaran.
“Melalui Gerakan 1 Juta Guru, PGRI ingin memastikan bahwa guru Indonesia memiliki kualitas yang unggul dan mampu menjawab tantangan zaman,” kata Unifah.
Program ini diharapkan dapat menjadi gerakan kolektif yang melibatkan berbagai pihak dalam memperkuat peran guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional.
Pada Konkernas tersebut, PGRI merumuskan tujuh poin penting sebagai sikap organisasi.
Pertama, PGRI menyerukan penghentian konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. PGRI juga mengutuk keras kekerasan terhadap warga sipil, guru, dan anak sekolah.
“Pendidikan harus menjadi ruang aman bagi masa depan dunia,” tegas Unifah.
Kedua, PGRI mendorong pemerintah membuka kembali rekrutmen guru melalui jalur CPNS guna menjamin kepastian karier. Selain itu, PGRI mengusulkan penghentian skema PPPK secara bertahap.
Ketiga, PGRI meminta perbaikan tata kelola guru secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemerataan distribusi dan peningkatan kesejahteraan.
Keempat, PGRI mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa, dengan pelaksanaan yang transparan dan tepat sasaran.
Kelima, PGRI mendorong optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD agar dikelola secara efektif dan akuntabel.
Keenam, PGRI mendesak pemerintah menjamin kesejahteraan guru non-ASN, baik di sekolah negeri maupun swasta, serta mempercepat sertifikasi agar guru segera mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Ketujuh, PGRI meminta adanya perlindungan profesi guru agar dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut terhadap ancaman pidana.
“PGRI menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun pendidikan nasional yang bermutu dan berkeadilan,” pungkas Unifah. ***
