Pengantar Redaksi:
Ketika serah terima jabatan Kepala LLDIKTI Wilayah IX dari pejabat lama, Prof Dr Jasruddin, M.Si kepada pejabat baru Dr. Andi Lukman, M.Si, 12 Januari 2022. Andi Lukman bertekad akan menghadirkan 30 Guru Besar sepanjang tahun 2022 dan 100 Guru Besar sampai dengan 2027.
Tetapi rupanya target itu tepat pada Sabtu siang 23 Nopember 2024, sudah tercapai dan impian tersebut menurut Andi Lukman membuat dirinya serasa kaki tidak berjalan di atas tanah saking gembira dan senangnya.
Pencapaian 100 Guru Besar dalam rentang waktu masa tugas dua tahun 10 bulan bagi Dr Andi Lukman, merupakan catatan sejarah yang sangat berkesan dan memberi kenangan yang sangat luar biasa dalam menjalani karier di Kantor LLDIKTI IX.
Para profesor tersebut berasal dari Dosen LLDIKTI Dipekerjakan dan Dosen Tetap Yayasan. Keseratus profesor itu menyebar pada perguruan tinggi yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara
Kampus tempat mengajar pada profesor yang berhasil meraih puncak karier seorang dosen ini berada di universitas, institut, sekolah tinggi dan lainnya.
Pada portal beritasembilan.com, akan dituliskan sosok 100 Profesor itu secara berseri satu persatu semoga bermanfaat. ***
#########################
Prof Dr Andi Cahaya Sosok Birokrat Beralih Jadi Dosen
BERITASEMBILAN.Com-MAKASSAR. Rektor Universitas Cahaya Prima (UNCAPI) Bone, Prof Dr Dra Hj. Andi Cahaya, M.Si termasuk satu di antara 100 profesor yang hadir dalam era kepemimpinan Kepala LLDIKTI Wilayah IX, Dr Andi Lukman, M.Si.
Prof Andi Cahaya kemudian pada catatan Kantor LLDIKTI IX termasuk Guru Besar pertama yang ada di Kabupaten Bone.
Sosok Dosen Dipekerjakan LLDIKTI IX ini menerima SK selaku Guru Besar pada bidang Ilmu Administrasi Niaga dan Negara, sejak 1 Juli 2022. Sesuai SK Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional dengan Nomor: 50814/MPK.A/KP.05.01/2022, di tetapkan di Jakarta 3 Agustus 2022 oleh Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.
SK Guru besar tersebut diserahkan Kepala LLIKTI Wilayah IX, Drs Andi Lukman, M.Si mewakili Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77, Rabu 17 Agustus 2022 di halaman Kantor Growth Center LLDIKTI IX Jl Perintis Kemerdekaan Makassar.
Kurun waktu panjang sebelum beralih status jadi tenaga dosen, Prof Andi Cahaya meniti karier sebagai birokrat di Kantor Bupati Kabupaten Bone. Jabatan terakhir yang diemban adalah Kepala Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone.
Beralih jadi dosen kemudian diberi amanah jadi Ketua STIA Prima Bone kemudian kampusnya ini beralih status jadi UNCAPI dan dalam waktu yang lama membina kampusnya ini mengambil peran mendidik dan mencerdaskan sumber daya manusia di Bone dan sekitarnya.
Wanita kelahiran Pompanua Bone 31 Desember 1960 ini Merampungkan jenjang studi S1 STIKI Makassar, S2 Ilmu Sosiologi Unhas dan S3 Soiologi UNM.
Prof Andi Cahaya dikukuhkan selaku Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Niaga dan Negara, pada Jumat 9 September 2022 dalam rapat senat di kampusnya dengan membacakan pidato pengukuhan berjudul , Reposisi Ekonomi Nelayan dan Pedesaan untuk Akselerasi Reduksi Kemiskinan di Era Digital: Akar Masalah dan Solusinya.
Pada pidatonya dikatakan, keterpaduan penanganan kemiskinan nelayan sangat dibutuhkan, tujuannya adalah untuk menghilangkan ego sektoral dari masing-masing pemangku kepentingan.
Penanganan kemiskinan nelayan harus diambil melalui proses koordinasi di internal pemerintah. Kemiskinan nelayan tidak akan mampu hanya ditangani oleh sektor kelautan dan perikanan, meskipun ditangani mulai dari pusat sampai ke daerah.
Keterpaduan
Dijelaskan, keterpaduan lainnya harus ditempuh adalah pada bidang keahlian dan pengetahuan, untuk merumuskan berbagai kebijakan, strategi, dan program harus didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian, tujuannya agar perencanaan yang disusun betul-betul sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat nelayan.
Selain itu juga perlu diperhatikan adalah keterpaduan masalah dan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat komprehensif, dan tidak parsial.
Keterpaduan lokasi diperlukan guna memudahkan dalam melakukan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan (lintas sektor), sehingga program tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien, katanya.
Mewujudkan keterpaduan tersebut, diperlukan proses perencanaan yang harus sesuai dengan unsur-unsur sebagai berikut: pertama, perumusan sasaran yang jelas, berupa; hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung jawab, serta objek dari kegiatan.
Kedua, pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan mempertimbangkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang objek yang akan ditangani dan akan memudahkan dalam menyusun berbagai strategi yang mendukung penanganan kemiskinan nelayan.
Ketiga, penentuan tujuan harus bersifat spesifik (objek, kegiatan, dibatasi waktu dan terukur), sehingga pengentasan kemiskinan nelayan jelas siapa sasarannya dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan dengan jelas, ungkapnya.
Keempat, menganalisa keadaan, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada di lapangan, dan apabila terjadi permasalahan di luar dugaan, maka perlu segera dibuatkan strategi dan tindakan baru untuk menutup jurang perbedaan.
Kelima, pendampingan, monitoring dan evaluasi, pendampingan harus dilakukan awal kegiatan dilaksanakan, sampai pasca kegiatan, sehingga akan menjadi bahan evaluasi, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Kesemua unsur-unsur tersebut akan terpenuhi apabila didukung, pertama penyusunan program harus dimulai dari identifikasi masalah, tujuannya, mengumpulkan data dan fakta yang aktual, sehingga akar permasalahan (isu, penyebab, dampak, lokasi, dll) dapat diketahui dengan jelas.
Kedua, dalam pengelolaan program harus jelas proses pengelolaan (perumusan, pelaksanaan rencana, pengawasan dan evaluasi), tidak hanya terfokus pada proses administrasi. Ketiga, tindakan yang betul-betul memecahkan setiap masalah.
Konsep yang dikemukakan ini akan dapat dirumuskan berbagai strategi pengentasan kemiskinan seperti: perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, perlindungan sosial, dan penataan kemitraan global. ***
