BERITASEMBILAN.Com-Makassar. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat kampanye global Go Public Fund Education dengan menggelar Seminar Nasional Pendidikan di Aula Saromase, Kompleks SKPD Kabupaten Sidrap, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan yang menjadi rangkaian Porsenijar PGRI Sulsel 2026 itu dibuka Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Prof. Unifah Rosyidi, M.Pd., dan diikuti ratusan guru, kepala sekolah, pengurus PGRI, serta pemerhati pendidikan dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Seminar menghadirkan dua narasumber dari PB PGRI, yakni Dra. Dian Mahsunah, M.Pd., dan Wijaya, M.Pd., yang mengulas pentingnya peningkatan investasi pemerintah terhadap pendidikan publik sebagai bagian dari gerakan global yang diinisiasi Education International.
Dalam paparannya, Wijaya menegaskan bahwa kampanye Go Public Fund Education mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempertahankan alokasi minimal 20 persen APBN dan APBD untuk sektor pendidikan.
Menurutnya, komitmen tersebut menjadi syarat penting untuk mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, merata, dan mampu menjangkau seluruh anak Indonesia.
“Kami menegaskan bahwa pendidikan adalah hak asasi yang harus didukung oleh anggaran publik yang memadai. Tanpa alokasi yang jelas dan cukup, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan terhambat,” kata Wijaya.
Ia mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi persoalan serius berupa tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Saat ini terdapat sekitar 3,9 juta Anak Tidak Sekolah atau sekitar 19,8 persen. Karena itu, alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan tidak boleh diganggu gugat,” tegasnya.
Wijaya juga menilai istilah “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa” sudah tidak lagi relevan apabila tidak diikuti dengan penghargaan yang layak terhadap profesi guru.
“Guru harus mendapatkan kesejahteraan yang layak. Profesionalisme guru harus dibarengi dengan penghargaan yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal,” ujarnya.
Selain memperjuangkan anggaran pendidikan, kampanye tersebut juga mendorong peningkatan kualitas guru, pemerataan akses pendidikan, pengembangan profesional berkelanjutan, serta transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
Menurut Wijaya, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar benar-benar berdampak terhadap peningkatan mutu layanan belajar di sekolah.
“Alokasi anggaran yang besar harus dibarengi tata kelola yang baik. Dengan begitu, manfaatnya benar-benar dirasakan guru dan peserta didik hingga ke ruang kelas,” katanya.
Pada sesi diskusi, peserta mengangkat berbagai persoalan pendidikan, mulai dari implementasi mandatory spending pendidikan, peningkatan kompetensi guru, hingga kesejahteraan tenaga kependidikan.
PGRI Sulsel memastikan kampanye Go Public Fund Education akan terus diperluas ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan melalui sekolah, cabang, dan ranting PGRI.
Organisasi profesi guru tersebut juga akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dewan pendidikan, serta pemerintah daerah untuk memperkuat advokasi kebijakan pendidikan sekaligus melaporkan perkembangan implementasi kampanye kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Bagian dari Gerakan Global
Kampanye Go Public Fund Education merupakan gerakan internasional yang diinisiasi Education International, organisasi guru dunia yang beranggotakan 375 organisasi pendidikan dari 180 negara.
Pada tahun 2026, Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana kampanye melalui PGRI di lima provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan.
Melalui kampanye bertajuk Improving Access to Quality Education for All, PGRI mendorong implementasi rekomendasi Pertemuan Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Profesi Guru, yang mencakup peningkatan kesejahteraan guru, pengembangan profesionalisme, distribusi guru yang merata, perbaikan kondisi kerja, hingga perluasan akses pendidikan berkualitas.
Sebagai satu-satunya organisasi guru Indonesia yang menjadi anggota Education International, PGRI menegaskan komitmennya memperjuangkan pendidikan publik yang berkualitas sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4) tentang pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu bagi semua.
Naskah ini sudah mengikuti karakter berita Tribun Timur Makassar: judul SEO-friendly, lead langsung pada isu utama, kutipan narasumber ditempatkan di awal, disertai penjelasan konteks dan latar belakang agar pembaca memahami urgensi kampanye tersebut.
