Oleh: Rudy.M.SE.MM
Akademisi dan Ketua Pemerhati Spathodea
GOWA — Polemik seputar pelaksanaan agenda pariwisata tahunan Beautiful Malino belakangan ini menyita perhatian publik. Munculnya seruan boikot di satu sisi, serta pembelaan dari kelompok masyarakat yang merasakan dampak ekonominya di sisi lain, menciptakan polarisasi ruang publik yang cukup tajam.
Merespons dinamika tersebut, diperlukan sebuah ruang dialektika yang objektif. Dalam konteks ini, dunia akademik dituntut hadir bukan sebagai pembela kebijakan pemerintah secara membabi buta, tidak pula sebagai pihak yang ingin meruntuhkan Event tersebut. Kaum akademisi harus menempatkan diri sebagai suara berbasis sains, data, dan objektivitas demi kemaslahatan publik.
Pariwisata Bukan Sekadar Kemegahan Panggung
Sains mengajarkan kita bahwa sebuah Program Strategis Daerah tidak boleh hanya diukur dari kemegahan panggung seremonialnya atau klaim jumlah kunjungan semata. Pariwisata yang sehat dan ideal harus mampu memenuhi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan (sustainable development): layak secara ekonomi, adil secara sosial-budaya, dan aman bagi lingkungan hidup.
Beautiful Malino di satu sisi memang menjadi urat nadi pariwisata Gowa yang menggerakkan ekonomi akar rumput—mulai dari pemilik “homestay”, pelaku UMKM, hingga petani hortikultura di Tinggimoncong.
Namun, di sisi lain, riak kritik dan gerakan boikot yang muncul di ruang publik tidak boleh dianggap angin lalu, apalagi diposisikan sebagai tindakan yang anti-pembangunan.
Kritik adalah indikator otentik bahwa ada sumbatan komunikasi, ada ekspektasi publik yang belum terpenuhi, atau ada dampak sektoral yang mungkin terabaikan selama “event” ini berlangsung tahun demi tahun.
Tiga Catatan Kritis untuk Masa Depan Malino
Untuk mengurai benang kusut polemik ini, ada tiga catatan kritis berbasis ilmiah yang harus dijawab secara transparan oleh seluruh pihak yang berkepentingan:
Pertama, “Uji Akurasi Metodologi Data Ekonomi”. Pemerintah Daerah dituntut untuk membuka “Economic Impact Assessment” (Kajian Dampak Ekonomi) yang valid dan kredibel. Publik perlu mengetahui secara presisi, apakah perputaran uang selama “Beautiful Malino” benar-benar menetes ke lapisan masyarakat terbawah (trickle-down effect), atau justru lebih banyak mengalir kembali ke kantong investor besar berskala makro.
Kedua, “Daya Dukung Lingkungan (Carrying Capacity). Terima atau tidak, Kecamatan Tinggimoncong, khususnya Malino, adalah kawasan konservasi dan resapan air yang krusial bagi Kabupaten Gowa. Kita harus jujur mempertanyakan kekuatan infrastruktur ekologis lokal dalam menampung lonjakan puluhan ribu manusia dan kendaraan dalam waktu singkat. Bagaimana hasil audit lingkungan terkait manajemen sampah, polusi, dan pasokan air pasca-kegiatan?
Ketiga, “Transformasi Menuju “Community-Based Tourism”. Solusi jangka panjang dari konflik horizontal ini adalah restrukturisasi kebijakan. Masyarakat lokal Tinggimoncong tidak boleh hanya diposisikan sebagai penonton di pinggir jalan atau sekadar objek jualan. Mereka harus dilibatkan sebagai mitra strategis, mulai dari proses perencanaan, kepanitiaan, hingga evaluasi kebijakan.
Riset Independen Sebagai Jalan Tengah
Menghadapi situasi ini, Pelibatan institusi perguruan tinggi untuk siap berdiri di tengah untuk bertindak sebagai tim penilai independen guna melakukan riset dan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Beautiful Malino.
Solusi terbaik saat ini adalah mendesak Pemerintah Kabupaten Gowa untuk membuka ruang evaluasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Di saat yang sama, pihak-pihak yang melayangkan kritik juga diharapkan menahan diri dari aksi boikot yang berpotensi langsung merugikan mata pencaharian warga kecil di Tinggimoncong.
Polemik ini tidak akan selesai dengan benturan ego kelompok, melainkan dengan data, fakta, dan kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Sudah saatnya kita duduk bersama demi mewujudkan Tinggimoncong yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. ***
