Oleh: Ibrahim Pratama
Dosen Dpk STIEM Bongaya Makassar/Sekjen MPP ADPERTISI
Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Peringatan ini bukan sekadar mengenang pidato Soekarno di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1945, melainkan juga momentum untuk merefleksikan kembali posisi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada konteks Indonesia yang sedang bergerak menuju masyarakat digital, refleksi tersebut menjadi semakin penting.
Pancasila tidak pernah dirancang sebagai dokumen yang hanya dibacakan dalam upacara kenegaraan. Ia merupakan ideologi yang hidup (living ideology), yang terus berinteraksi dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi.
Karena itu, relevansi Pancasila tidak diukur dari seberapa sering ia dikutip dalam pidato resmi, melainkan dari sejauh mana nilai-nilainya hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Di tengah perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat, bangsa Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Arus informasi bergerak dalam hitungan detik. Ruang publik tidak lagi didominasi media konvensional, melainkan platform digital yang dikendalikan oleh algoritma.
Pada situasi demikian, pertanyaan mendasarnya adalah: masihkah Pancasila mampu menjadi kompas moral dan politik bagi bangsa Indonesia?.
Jawabannya justru semakin tegas: Pancasila menjadi semakin relevan ketika kehidupan sosial semakin kompleks.
Era digital membawa banyak manfaat. Akses terhadap pengetahuan menjadi lebih mudah, partisipasi publik semakin terbuka, dan inovasi berkembang dengan cepat. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga melahirkan berbagai persoalan baru. Polarisasi politik semakin tajam, penyebaran hoaks dan disinformasi berlangsung masif, sementara ujaran kebencian kerap menggantikan dialog yang sehat.
Fenomena ini sebagian dipengaruhi oleh mekanisme algoritma yang bekerja berdasarkan preferensi pengguna. Akibatnya, masyarakat sering terjebak dalam ruang gema (echo chamber) yang hanya memperkuat keyakinan kelompoknya sendiri. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi kekayaan demokrasi berubah menjadi sumber konflik sosial.
Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai penyeimbang.
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab moral. Kehadiran teknologi tidak menghapus dimensi etis manusia. Sebaliknya, semakin luas ruang komunikasi yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus dipikulnya.
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut masyarakat untuk memanusiakan sesama, termasuk di ruang digital. Perbedaan pilihan politik, agama, suku, maupun pandangan sosial tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan martabat orang lain. Di tengah budaya komunikasi yang sering keras dan emosional, nilai kemanusiaan menjadi semakin penting.
Sementara itu, Persatuan Indonesia menghadapi ujian yang tidak ringan. Tantangan persatuan saat ini bukan lagi semata-mata ancaman fisik terhadap wilayah negara, melainkan ancaman terhadap kohesi sosial bangsa. Fragmentasi informasi, politik identitas, dan penyebaran narasi kebencian berpotensi mengikis rasa kebangsaan yang selama ini menjadi perekat Indonesia.
Persoalan lain yang juga mengemuka adalah perubahan paradigma kepemimpinan. Pada masa lalu, kepemimpinan identik dengan otoritas formal dan struktur yang hierarkis. Kini, pengaruh tidak hanya dimiliki pejabat atau tokoh publik. Setiap individu yang memiliki akses ke media sosial dapat membentuk opini dan memengaruhi perilaku masyarakat.
Perubahan ini menuntut lahirnya model kepemimpinan yang lebih adaptif dan berbasis nilai.
Kepemimpinan era digital tidak cukup hanya mengandalkan kecakapan teknis. Yang lebih dibutuhkan adalah integritas. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya fenomena post-truth, kepercayaan publik menjadi aset yang paling berharga. Integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Pemimpin yang berlandaskan nilai Pancasila harus mampu menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan keberanian mengakui kesalahan. Kepercayaan publik tidak lahir dari pencitraan digital, melainkan dari rekam jejak moral yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain integritas, kepemimpinan masa kini juga menuntut kemampuan berkolaborasi. Kompleksitas persoalan publik tidak mungkin diselesaikan oleh satu institusi atau satu kelompok saja. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi kebutuhan.
Nilai kemanusiaan dan persatuan dalam Pancasila mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar mengarahkan, melainkan juga mendengar. Pemimpin perlu membangun ruang dialog yang inklusif, membuka partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
Aspek lain yang semakin penting adalah penggunaan data dan teknologi dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini, banyak kebijakan publik didasarkan pada analisis data besar (big data) dan sistem algoritmik. Pendekatan tersebut memang meningkatkan efisiensi, tetapi juga menyimpan risiko jika tidak dikendalikan oleh prinsip etika.
Di sinilah sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menemukan relevansinya. Data dapat membantu memahami realitas, tetapi kebijaksanaan tetap diperlukan untuk menafsirkan dan menggunakannya secara adil. Keputusan yang baik tidak hanya berdasarkan angka, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan.
Lebih jauh, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengingatkan bahwa transformasi digital tidak boleh menciptakan ketimpangan baru. Akses terhadap internet, literasi digital, perlindungan data pribadi, dan kesempatan memanfaatkan teknologi harus tersedia secara merata. Jika tidak, kemajuan teknologi justru akan memperlebar kesenjangan sosial.
Pada akhirnya, Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Peringatan ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan refleksi kolektif mengenai arah perjalanan bangsa. Apakah teknologi yang kita bangun semakin memperkuat persatuan? Apakah ruang digital yang kita ciptakan semakin beradab? Apakah kepemimpinan yang kita praktikkan semakin mencerminkan nilai-nilai Pancasila?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting diajukan karena masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang dimiliki, tetapi juga oleh nilai yang membimbing penggunaannya.
Teknologi tanpa etika dapat melahirkan ketimpangan dan konflik. Sebaliknya, teknologi yang dipandu oleh nilai-nilai Pancasila akan menjadi instrumen kemajuan yang memperkuat kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
Karena itu, makna terdalam Hari Lahir Pancasila bukanlah sekadar mengenang sejarah, melainkan memastikan bahwa ideologi bangsa tetap hidup dalam setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan warga negara.
Di era digital, penghayatan terhadap Pancasila menemukan bentuk barunya: integritas dalam informasi, kolaborasi dalam kepemimpinan, dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi. Itulah fondasi yang akan mengantarkan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.***
